PATI, Beritajateng.id – Bupati Pati Sudewo mengibaratkan infrastruktur jalan kabupaten seperti orang sakit yang kondisinya kritis. Kondisi ini menurutnya perlu penanganan serius.
“Ibaratnya harus rawat inap, harus dengan penanganan ekstra dan dengan dokter spesialis. Ya ibaratnya seperti itu,” ujar Sudewo usai memberikan pengarahan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD TA 2025 di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis, 13 Maret 2025.
Pengarahan ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD beserta anggota, Wakil Bupati Pati, Forkopimda, Sekda, para Asisten, Kepala OPD, Camat, Kabag di lingkungan Setda, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Pati, dan sejumlah tamu undangan.
Dalam sesi wawancaranya, Sudewo menyebut bahwa efisiensi dan realokasi anggaran berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Inpres, Surat Edaran Menteri Keuangan, Mendagri, dan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri.
Ia menyebut, perbaikan pada infrastruktur jalan di Pati menjadi fokus utama karena kondisinya yang sudah rusak berat.
“Kami lakukan efisiensi dan realokasi untuk fokus pada penanganan infrastruktur jalan karena kondisi infrastruktur jalan dalam jumlah yang banyak semua di setiap kecamatan itu kondisinya rusak berat tidak mungkin bisa kita tunda”, tambahnya.
Maka infrastruktur jalan yang rusak parah itu, kata Sudewo, akan tangani secara langsung hingga tuntas dan tidak melalui tambal sulam.
“Kalau bisa itu dengan rigid hotmix atau rigid beton”, tambahnya.
Menurut Bupati, kini anggaran sudah disahkan kemudian tahapan berikutnya adalah penyerapan anggaran dan penggunaan anggaran dengan APBD.
“Kita rencanakan dalam waktu 4-5 bulan sudah selesai, barangkali nanti ada dukungan dari pemerintah provinsi kita harus menyiapkan waktu dan menyiapkan tenaga lagi untuk melakukan itu”, tambah Sudewo.
Sehingga dalam hal ini, menurutnya APBD tahun 2025 harus terserap secara cepat dan terlaksana secara kilat namun harus tetap sesuai dengan spesifikasi.
“Anggaran di tahun 2025 ya harus selesai di tahun 2025 kalau bisa akhir Desember harus semuanya selesai baik pekerjaan fisik maupun keuangan”, tambahnya.
Sudewo mengatakan hal itu merupakan arahan dari menteri dalam negeri dan menteri keuangan, dimana ada efisiensi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.
Apabila kondisi daerah membutuhkan infrastruktur jalan atau pelayanan yang sifatnya dasar misalnya untuk kesehatan, pendidikan dan stunting, menurut Sudewo tentu hal itu akan menjadi prioritas. (Lingkar Network | HMS – Beritajateng.id)
