PATI, Beritajateng.id – Isu Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menambah jabatan lagi yakni tiga periode justru menyakiti hati masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dirinya menilai, agenda Presiden Jokowi tiga periode itu tidak nyambung. Seharusnya, pemerintah mencari solusi atas masalah yang dihadapi rakyat saat ini, bukan memperpanjang kekuasaan.
“Kami sejak awal menolak (Presiden tiga periode, Red). Isu-isu semacam itu meyakini rakyat. Rakyat sedang sulit. Kok bukan fokus solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, tetapi elit-elit ini berbicara melanggengkan kekuasaan dengan cara yang tidak masuk akal,” terangnya saat ditemui tim Koran Lingkar di Alun-Alun Timur Pati, Jumat (8/4) malam.
Baca Juga
AHY Ketum Demokrat Kunjungi Desa Prawoto Pati
Menurutnya, memperpanjang kekuasaan tanpa pemilu itu hal yang tidak legitimate. Baginya, tidak ada di negara mana pun memperpanjang kekuasaan tanpa pemilu.
“Jangankan dua, tiga tahun, sehari saja seseorang yang memperpanjang kekuasaan tanpa melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, itu sudah melanggar,” tegasnya.
Agenda penambahan periode tanpa pemilu juga disinggung AHY akan membawa Indonesia mendur kembali ke era Orde Baru. Ia menilai, jika hal itu terjadi, akan menodai reformasi yang telah diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia.
“Kita semua merasakan betapa getirnya lembaran sejarah itu. Berdarah-darah. Loh, kok kemudian, setelah sekian tahun kita bergerak maju, kita mundur ke belakang. (Kekuasaan) tak ada batasnya,” terangnya.
Baca Juga
AHY Ketum Demokrat Kunjungi Desa Prawoto Pati
AHY menilai, memang pertama mungkin penundaan pemilu, namun kemudian hal itu dikhawatirkan akan berlanjut pada periode berikutnya. Barangkali, lanjut AHY, tiga periode, empat periode, hingga berikutnya tanpa batas dan malah seumur hidup.
Dirinya juga mengingatkan dan melakukan pencegahan akan wacana Presiden tiga periode. Apalagi, masyarakat sebagian besar menolak adanya penundaan Pemilu 2024.
“Karena survei membuktikan, lebih dari 70 persen tidak ingin terjadinya penundaan pemilu. Berbagai kalangan masyarakat juga tidak suka yang namanya kekuasaan tanpa batas. Kami sangat jelas, kami akan tolak, sesuai aspirasi rakyat,” pungkasnya. (Lingkar Media Network | Koran Lingkar)
