REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di rapat koordinasi (rakor), Senin, 2 Maret 2026.
Dalam arahannya, Bupati Rembang Harno menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) harus dijaga bersama agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya seperti keracunan.
“Jadi ini adalah rapat koordinasi semua SPPG yang ada di Kabupaten Rembang agar bisa menjaga program pemerintah, program Pak Presiden ini agar berjalan dengan baik,” tegasnya.
Harno juga secara khusus menyoroti kualitas menu MBG. Ia meminta seluruh pengelola SPPG memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar layak konsumsi dan tidak bermasalah.
“Untuk bisa menjaga program ini dengan baik, yang pertama jangan sampai ada basi,” ujarnya.
Peringatan ini muncul menyusul adanya sejumlah temuan di lapangan terkait menu yang dinilai kurang sesuai dalam penerimaan masyarakat.
Selain kualitas, Harno menekankan transparansi nilai anggaran. Ia menjelaskan porsi besar bernilai Rp10.000, sedangkan porsi kecil Rp8.000. Ia menegaskan agar nominal tersebut benar-benar diwujudkan dalam bentuk makanan yang diterima.
“Kalau memang harga pasaran naik, ya kita tulis naik. Jadi harus sesuai dengan harga pasaran saat ini. Karena harga pasaran ada naik turun, akan terjadi dinamika di pasar,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar kebijakan penyeragaman menu MBG dikaji matang. Menurutnya, jika satu kecamatan menyajikan menu yang sama maka bisa menimbulkan masalah pada distribusi dan ketersediaan bahan.
“Apakah suplai telur mencukupi? Ini harus dipelajari, karena distribusi bahan bisa menjadi kesulitan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Harno mengatakan bahwa rakor ini menjadi ruang terbuka untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat demi perbaikan layanan SPPG ke depan.
“Maka dari itu ini diadakan koordinasi agar semua masukan dan saran dari masyarakat kita terima semuanya dalam rangka perbaikan,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rembang Komisi IV Puji Santoso mengapresiasi langkah Bupati Harno yang membuka ruang komunikasi dengan para pelaku SPPG.
“Saya berterima kasih karena Pak Bupati sudah membuka ruang kepada masyarakat, terutama para pelaku SPPG di seluruh Kabupaten Rembang, baik dari mitra maupun kepala SPPG, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Puji menekankan pentingnya profesionalitas kepala SPPG sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi temuan makanan basi, berjamur, maupun porsi yang tidak sesuai nominal anggaran.
“Kami meminta kepala SPPG bekerja secara profesional, sesuai aturan, jangan sampai ada yang dikurangi. Kalau tidak profesional, maka akan menjadi masalah. Kita berharap semuanya bisa berjalan lancar,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
