REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan memperbarui sistem pelaporan kinerja kasus stunting pada tahun ini. Pembaruan itu bertujuan mempercepat penurunan stunting di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda, Sigit Purwanto dalam kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pelaporan Aksi Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (P3S) di Aula Bappeda, Kamis, 4 September 2025.
Ia mengatakan, pembaruan sistem pelaporan itu akan menuntut peran aktif Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
“Untuk keberadaan user di tingkat kecamatan, kami memerlukan tiga user, yakni operator, verifikator, dan camat. Selain itu, di tingkat Puskesmas juga ada operator, ditambah PLKB, serta user dari OPD lintas sektor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Kemenag,” jelasnya, Kamis, 4 September 2025.
Menurutnya, TPPS sudah terbentuk di semua tingkatan. Namun, dengan sistem pelaporan terbaru, verifikasi yang sebelumnya dilakukan di provinsi kini dialihkan ke kecamatan, lalu ke kabupaten.
“Prevalensi stunting di Kabupaten Rembang pada 2024 tercatat sebesar 12,8 persen. Angka ini menjadi acuan bagi seluruh tingkatan untuk terus melakukan percepatan penurunan melalui berbagai indikator kinerja yang ditetapkan,” terangnya.
Adapun sasaran utama penanganan stunting mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, batita, remaja putri, serta rumah tangga yang berisiko tinggi mengalami stunting.
Penilaian juga mencakup indikator tambahan seperti akses air bersih dan sanitasi aman, keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hingga kepemilikan dokumen kependudukan seperti Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“Khusus untuk KIA, capaian kita belum maksimal. Maka Pemkab sedang mengkaji skema insentif, misalnya dengan memberikan diskon belanja di toko buku bagi pemegang KIA, agar masyarakat semakin terdorong membuatnya,” ungkapnya.
Selain penguatan administrasi, Pemkab Rembang juga menekankan pentingnya pemanfaatan pekarangan rumah untuk meningkatkan gizi keluarga. Penyuluh pertanian dan BPP kecamatan diminta aktif mendorong warga menanam bahan pangan sehat.
“Upaya ini tidak hanya mendukung pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal,” pungkasnya.
Jurnalis: Muhammad Faalih
Editor: Tia
