GROBOGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menilai pemanfaatan APBD oleh setiap desa belum maksimal dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Grobogan, Adityawarman pada Rabu, 6 November 2024.
Diketahui, setiap tahun Pemkab Grobogan menganggarkan 16 persen atau sekitar Rp 400 hingga Rp 500 miliar dari APBD. Adit mengatakan bahwa setiap desa mendapatkan nominal yang bervariatif mulai dari Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar.
“16 persen dari APBD itukan cukup banyak, APBD Kabupaten Grobogan sendiri sekitar Rp 2,8 Triliun. Selama ini, 16 persen itu kita rasa, masih belum maksimal untuk mendukung kinerjanya pemerintah,” terang Adit.
Hingga saat ini, ungkap Adit, 16 persen tersebut dinilai belum maksimal untuk mendukung kinerja pemerintah di luar sektor infrastruktur.
“Selama ini, desa masih berfokus ke infrastruktur, berupa jalan, talut dan sebagainya. Padahal kinerja tidak semuanya harus fisik. Pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus utama pemerintah daerah,” imbuhnya.
Menurutnya, setiap desa dapat mendukung prioritas pembangunan kabupaten dengan memaksimalkan anggaran tersebut. Diantaranya yakni dengan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pembangunan Terbuka (TPT), dan membangun pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.
“Angka IPM, TPT kita masih dibawah angka Provinsi maupun Nasional, ini yang harus kita (Pemkab) kejar,” kata Adit.
Selama ini, menurut Adit, prioritas pemkab belum menjadi prioritas di setiap desa. Kebanyakan desa hanya menganggarkan empat hingga delapan persen untuk prioritas pembangunan kabupaten. Sementara sisa dari anggaran tersebut diprioritaskan untuk infrastruktur.
“Saat ini ada delapan desa yang kita dorong menjadi pilot proyek. Kita harapkan prioritas pembangunan kabupaten akan menjadi 15 persen,” ujar Adit.
Pilot proyek delapan desa tersebut diantaranya Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan; Desa Kemloko, Kecamatan Godong; Desa Penganten, Kecamatan Klambu; Desa Kronggen, Kecamatan Brati; Desa Nambuhan, Kecamatan Purwodadi; Desa Pamunggalan, Kecamatan Pulokulon; Desa Kropak, Kecamatan Wirosari; dan Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo.
Lebih lanjut, Adit mengatakan agenda tersebut diberi nama Simfoni-Nada atau Sinkronisasi Formulasi Prioritas Pembangunan Desa dengan Daerah. Ia mengungkap agenda-agenda tersebut akan memprioritaskan pembangunan di luar infrastruktur.
“Setiap desa tidak harus sama, tergantung sasarannya. Menurutnya, sasaran itu berupa perbaikan fasilitas kesehatan, pendidikan, pengentasan ATS (Anak Tidak Sekolah), RTLH, wisata, maupun sektor yang lainya,” ujar Adit.
Inisiatif tersebut, menurut Adit membuat anggaran desa yang diberikan Pemkab dapat diserap untuk pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Desa-desa yang dijadikan pilot projek tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan daerah.
“Target kita bertahap, tiap tahun satu kecamatan minimal bertambah 3 desa di 19 kecamatan,” katanya. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Beritajateng.id)
