REMBANG, Beritajateng.id – Nelayan di Kecamatan Sarang, Rembang, yang tergabung dalam Paguyuban Nelayan Mina Mandiri, menolak rencana terkait program Vessel Monitoring System (VMS) atas sistem pengawasan kapal perikanan berbasis satelit yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan.
Penolakan ini dipicu oleh biaya pemasangan VMS yang dianggap terlalu tinggi yakni mencapai belasan hingga puluhan juta rupiah, serta pajak yang membebani.
Achmad Khoirul Furqon, Sekretaris Paguyuban Nelayan Mina Mandiri, menegaskan bahwa penggunaan VMS sering kali mengalami gangguan teknis yang menghambat operasional sehari-hari nelayan.
“Kami meminta pemerintah untuk berfikir ulang terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMENKP/2015 ini. Kami lebih memilih metode pengawasan berbasis komunitas atau teknologi yang lebih sederhana dan terjangkau,” ujarnya, Selasa, 15 April 2025.
Furqon menambahkan, kondisi nelayan saat ini sangat sulit. Sehingga pemasangan VMS dinilai akan semakin memperburuk kondisi tersebut.
“Kami bahkan kadang kesulitan untuk membeli sembako untuk perbekalan. Harga sembako yang tidak stabil membuat kami tidak selalu mendapatkan keuntungan. Dengan adanya VMS, beban kami justru semakin berat,” keluhnya.
Ia mengatakan, banyak nelayan yang merasa resah dengan rencana tersebut. Sebab, mereka masih harus berjuang untuk mempertahankan hidup di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
Para nelayan berharap pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini demi kesejahteraan mereka. (Lingkar Network | Vicky Rio – Beritajateng.id)
