BLORA, Beritajateng.id – Proyek Bendungan Karangnongko di Kabupaten Blora akan membebaskan lahan seluas 392,37 hektar lahan. Proyek Strategis Nasional (PSN) ini juga akan berdampak pada 538 KK di lima desa.
Rinciannya yakni Desa Mendenrejo 22 KK, Desa Ngrawoh 146 KK, Desa Nginggil 141 KK, Desa Nglebak 179 KK, dan Desa Megeri 50 KK.
Kasi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Blora, Atikah mengatakan ganti rugi lahan yang bakal dibayarkan yakni melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
“Target luas lahan yang terdampak 392,37 hektar. Dan 906 bidang tanah yang terdiri dari lima desa,” paparnya.
Menurutnya luas areal yang terdampak itu bisa saja berubah dari luas perencanaan awal.
“Karena memungkinkan ada saluran, ada penambahan bidang ditambah. Untuk itu kami dalam pelaksanaan hati-hati agar tepat,” tambahnya.
Ia mengungkap, beberapa tahapan sudah dimulai mulai dari penentuan lokasi (penlok) sejak 2024. Saat ini proyek tersebut sedang tahap inventarisasi dan identifikasi berkas yuridis pengadaan tanah.
Diketahui, di Desa Ngrawoh, lahan yang terdampak yakni tanah kas desa (TKD) 1,05 hektar dengan jumlah 9 bidang. Kemudian tanah masyarakat seluas 46,99 hektar dengan jumlah 285 bidang. Serta ada tanah wakaf 0,03 hektar dengan jumlah satu bidang dan aset perhutani 2,71 hektar dengan jumlah 9 bidang.
Di Desa Nginggil, lahan yang terdampak yakni tanah kas desa (TKD) 1,82 hektar dengan jumlah 8 bidang, tanah masyarakat luas 31,55 hektar dengan jumlah 159 bidang, tanah wakaf 0,05 hektar dengan jumlah satu bidang, kawasan hutan ada 183,89 hektar, dan aset perhutani 0,47 hektar dengan tiga bidang.
Sementara di Desa Nglebak TKD ada 1,93 hektar dengan jumlah empat bidang, tanah masyarakat 65,12 hektar dengan jumlah 309 bidang, tanah wakaf 0,01 hektar dengan jumlah satu bidang, dan aset perhutani 9,42 hektar dengan jumlah 11 bidang.
Terakhir di Desa Megeri yakni TKD 7,4 hektar dengan jumlah 7 bidang, tanah masyarakat 36,02 hektar dengan jumlah 138 bidang, tanah wakaf 0,01 hektar dengan jumlah satu bidang.
Sementara itu, Kepala Desa Mendenrejo, Supari mengaku beberapa kali datang ke BPN untuk pencocokan data lahan yang terdampak.
“Untuk desa kami sudah clear, hanya 22 KK beres semua. Tinggal eksekusi pembayaran,” katanya, Rabu, 6 Agustus 2025.
Secara akumulasi, dari lima desa itu tanah kas desa terdampak ada 12,20 hektar dengan jumlah 28 bidang, tanah masyarakat dengan luas 183,58 hektar dengan jumlah 905 bidang, tanah wakaf 0,10 hektar dengan jumlah 4 bidang, kawasan hutan 183,89 hektar dan aset perhutani 12,60 hektar dengan jumlah 23 bidang.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil
