PEKALONGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan menegaskan komitmen untuk mempermudah proses Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah bersubsidi.
Hal itu dikatakan oleh Wakil Bupati Sukirman usai menghadiri Rapat Koordinator Percepatan Program FLPP Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis, 25 September 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah dengan fokus pada percepatan realisasi rumah bersubsidi.
Sukirman menjelaskan, arahan gubernur menekankan agar program FLPP dipermudah dari berbagai sisi, mulai fasilitasi pembiayaan, penyederhanaan perizinan, percepatan penerbitan sertifikat, hingga penyediaan sarana dasar seperti air bersih dan listrik.
“Pak Gubernur mengarahkan agar program ini dipercepat, tidak hanya soal pembiayaan, tapi juga izin, sertifikat, dan fasilitas pendukung,” ujarnya.
Program rumah bersubsidi tersebut, kata dia, diprioritaskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai arahan Presiden, namun tetap terbuka bagi masyarakat umum.
“Prioritas memang ASN, tetapi masyarakat juga kita buka seluas-luasnya,” tegasnya.
Di Kabupaten Pekalongan, Wabup Sukirman menjelaskan bahwa realisasi FLPP terus berjalan. Tercatat pada 2023 sebanyak 215 unit rumah bersubsidi sudah tersalurkan, 114 unit pada 2024, dan hingga September 2025 sudah ada 73 pengajuan.
Adapun lahan yang digunakan merupakan tawaran pengembang di berbagai kecamatan dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Wabup Sukirman juga menegaskan bahwa perizinan di Kabupaten Pekalongan relatif cepat dibanding daerah lain.
“Kalau di tempat lain izin PBG bisa berbulan-bulan bahkan setahun, di Pekalongan rata-rata hanya satu bulan sudah selesai,” ungkapnya.
Terkait pengawasan, Pemkab Pekalongan berkomitmen tidak memberi toleransi kepada pengembang nakal.
“Kalau ada developer yang melanggar, otomatis akan diaudit dan bisa saja kita blacklist, termasuk tidak mendapatkan fasilitas dari perbankan,” tegas Sukirman.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
