SEMARANG, Beritajateng.id – Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan seluruh pejabat publik di Jawa Tengah, mulai dari tingkat desa, bupati, hingga wali kota, wajib memantau memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya masing-masing.
Hal ini ditegaskan Luthfi dalam Rapat Konsolidasi Regional Pengawalan Program MBG di Jawa Tengah dan DIY yang digelar di GOR Jatidiri Semarang, Senin, 6 Oktober 2025.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mitra pelaksana, ahli gizi, serta perwakilan dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
“Program MBG ini wajib hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kami tidak ingin para kepala daerah bersikap apatis terhadap program nasional ini,” ujar Luthfi.
Gubernur Luthfi menekankan, pelaksanaan program MBG menjadi bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi mengingatkan 1.479 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah agar menjaga integritas dan tidak mencari keuntungan pribadi. Ia meminta SPPG bersikap terbuka serta tidak menutup diri dari partisipasi pihak lain, termasuk dinas dan lembaga terkait.
“Jangan sampai SPPG menjadi menara gading yang eksklusif. Harus ada keterbukaan, kolaborasi, dan pengawasan bersama,” tegasnya.
Luthfi mendorong Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tiap daerah turut ikut berperan aktif, termasuk mencicipi makanan sebelum disajikan kepada siswa. Menurutnya, PKK memiliki kepekaan terhadap cita rasa dan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah masing-masing.
“PKK ini punya sense of belonging terhadap program MBG. Minimal mereka tahu menu yang akan disajikan dan disukai anak-anak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Luthfi meminta Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten turut memperkuat pengawasan, mengingat terdapat 15 kabupaten di Jateng yang sempat mengalami permasalahan dalam pelaksanaan MBG.
“Hampir 2.700 anak menjadi korban kontaminasi makanan. Setelah hari ini, hal seperti itu tidak boleh terulang. Satgas provinsi dan dinas kesehatan harus gerak cepat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BGN RI Dadan Hindayana menyebutkan secara nasional sudah terbentuk lebih dari 10.000 SPPG di 38 provinsi, dengan Jawa Tengah menjadi salah satu yang tertinggi, yaitu 1.596 SPPG atau sekitar 50 persen dari standar nasional.
“Ini menunjukkan Jawa Tengah sudah jauh di depan,” ungkap Dadan.
Ia juga menyampaikan bahwa program MBG memberikan dampak ekonomi besar di daerah, dengan nilai investasi dari BGN mencapai sekitar Rp32 triliun per tahun di Jawa Tengah.
“Program ini mendorong industri pangan lokal, mulai dari pemasok bahan, produsen food tray, hingga penghasil susu,” jelasnya.
Untuk menjamin keamanan pangan, BGN akan memperketat standar operasional melalui inspeksi rutin, verifikasi dapur, dan kewajiban penggunaan alat rapid test pangan, serta rekaman CCTV dapur untuk pengawasan pusat.
“Setiap SPPG harus menjamin makanan yang sehat, bergizi, seimbang, dan aman dikonsumsi. Itu inti dari program ini,” tandas Dadan.
Ia menambahkan, ke depan BGN akan bersinergi dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kemendagri untuk memperkuat pengawasan terpadu agar pelaksanaan MBG berjalan lebih optimal dan transparan.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
