PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyetujui rencana utang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati ke Kementerian Keuangan.
Diketahui, rencana utang itu diusulkan oleh Bupati Sudewo untuk perbaikan infrastruktur khususnya jalan di Kabupaten Pati pada 2026 mendatang. Adapun nominal yang akan diajukan yakni sebesar Rp90 miliar.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, pihaknya menyetujui rencana utang ini lantaran penggunaan dan arah anggaran tersebut sudah jelas.
“Kami di DPRD mendukung. Untuk membangun Kabupaten Pati ini harus ada kebersamaan yang baik antara legislatif dan eksekutif,” kata Ali, Rabu, 19 November 2025 usai audiensi di ruang sidang paripurna.
Menurutnya nominal Rp90 miliar itu tergolong masih rendah dibandingkan rencana hutang dari wilayah lain yang mencapai ratusan juta rupiah.
“Pak Bupati mengambil sikap minta persetujuan DPRD utang Rp90 miliar. Dibandingkan dengan tetangga kita Grobogan dan Blora mereka lebih besar. Mudah-mudahan dengan rencana baik Pak Bupati infrastruktur di Kabupaten Pati akan cepat selesai,” imbuhnya.
Selain itu, ia mengatakan alasan rencana utang Rp90 miliar untuk pembangunan yang disampaikan oleh bupati dinilai cukup masuk akal mengingat masalah infrastruktur jalan yang masih banyak harus dibenahi.
Disamping itu, ia menilai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati tahun 2026 masih rendah. Apalagi jika ditambah dengan pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Pemkab Pati.
“Jalan itu rusak akibat dari curah hujan yang tinggi maka harus dibangun terlebih dahulu. APBD Kabupaten Pati kan terbatas, kemudian transfer dari pusat ada pengurangan cukup banyak ketimbang waktu covid,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Sudewo menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah adalah melalui skema pinjaman daerah. Ia juga memastikan pinjaman tersebut tidak akan membebani masyarakat dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah.
“Pinjaman daerah itu supaya kondisi jalannya baik, segera dirasakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan demikian, pergerakan perekonomian itu bisa menjadi lebih lancar dan pinjaman tersebut dalam pembayarannya, cicilannya itu tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun,” ujarnya.
Ia juga memaparkan bahwa pembayaran cicilan pinjaman akan dimulai pada 2027 hingga 2029 dengan besaran sekitar Rp32 hingga Rp33 miliar per tahun.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
