Beritajateng.id – Apa tujuan kita memperingati Hari HAM Sedunia, yang jatuh pada 10 Desember ini, sekedar basa-basi seremonial atau gimmick belaka untuk menarik perhatian publik?
Secara maknawi dan jujur, momentum ini seharusnya kita gunakan untuk mengingat mereka yang suaranya dibungkam, haknya dirampas, dan keadilan yang tak kunjung datang. Indonesia membutuhkan ruang aman bagi warga, bukan pengabaian atas pelanggaran dan ketidakadilan akibat politisasi hukum.
Berkaitan dengan pengabaian terhadap nilai-nilai HAM yang dimiliki oleh warga negara Indonesia ini, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra belum lama ini misalnya mengingatkan bahwa hingga kini masih ada sekitar 400 orang yang status hukumnya menggantung.
Persoalan ini jika ditinjau dari segi hak asasi manusia tentu merupakan sebuah pelanggaran. Karena mereka telah ditetapkan menjadi tersangka, namun perkara yang mereka hadapi tidak juga kunjung beranjak ke meja hijau ataupun dihentikan. Sehingga dibiarkan menggantung dan di sisi lain mereka sudah terlanjur menjadi bulan-bulanan opini publik.
Padahal Pasal 28E UUD 1945 yang terdiri dari tiga ayat mengamanatkan hak kebebasan bagi setiap warga negara. Sedangkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat ini secara langsung terkait dengan tujuan penegakan hukum: mewujudkan kepastian, keadilan, perlindungan, dan kesetaraan di hadapan hukum.
Ada pun Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “‘Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara””
Di sisi lain, sebuah prinsip keadilan di dalam penegakkan hukum yang berlaku universal di belahan dunia manapun telah menjadi norma yang tidak boleh dilanggar, yaitu prinsip “Justice delayed is justice denied.” Pepatah ini berarti bahwa menunda-nunda keadilan adalah sama dengan ketidakadilan, dimana esensinya adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Prinsip universal lainnya ialah “The sunrise and sunset principal” (prinsip matahari terbit dan terbenam). Prinsip ini berkaitan dengan kepastian hukum dan peradilan yang cepat. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil, kepastian hukum adalah segala-galanya.
“Seharusnya negara memberikan punishment kepada pejabat yang sewenang-wenang mentersangkakan warga negara. Bukan sebaliknya malah memberikan kenaikan pangkat dan jabatan,” tandas Arief Gunawan.
Ironi dan kontradiksi dari realitas seperti ini mendatangkan renungan berupa pertanyaan: sudah adilkah atau sudahkah sesuai dengan hak asasi manusia membiarkan nasib 400 warga negara Indonesia hidup dalam ketidakpastian hukum dengan status tersangka tetapi perkaranya tidak pernah dituntaskan di pengadilan, terlebih hal ini dialami oleh figur yang pernah berjasa kepada negara?
Catatan Arief Gunawan, Peneliti Merdeka Institute sekaligus Anggota Dewan Pakar JMSI
