JEPARA, Beritajateng.id – Wakil Ketua DPRD Jepara, Pratikno, menegaskan pihaknya akan memantau dan memastikan proses penegakan hukum terhadap tambang ilegal berjalan konsisten.
“Kami ingin penanganan yang menyeluruh. Tidak boleh ada ruang kompromi bagi pelaku tambang ilegal,” tegasnya.
Ia juga menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara memberantas aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya praktik tambang tanpa izin merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar lokasi tambang.
Pratikno menilai keberadaan tambang ilegal selama ini telah memicu sejumlah persoalan, mulai dari rusaknya akses jalan, berkurangnya kualitas air, hingga potensi longsor akibat struktur tanah yang tidak lagi stabil. Kondisi tersebut dinilai tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Kalau ini dibiarkan, yang menanggung akibatnya bukan kita, tetapi generasi Jepara di masa depan. Lingkungan yang rusak tidak bisa dipulihkan dalam waktu singkat,” ujarnya.
Selain penindakan, pihaknya meminta Pemkab Jepara memperkuat sistem pelayanan perizinan usaha tambang agar lebih transparan dan mudah diawasi. Sistem berbasis digital dinilai menjadi kunci untuk mengurangi celah manipulasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan.
“Kami berharap langkah ini menjadi titik balik untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang legal, tertib, dan ramah lingkungan,” pungkasnya.
