BLORA, Beritajateng.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Blora mencatat pencairan pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah di wilayah ini mengalami tren kenaikan dalam tiga tahun terakhir.
Kepala Subbagian Tata Usaha BPN Blora, Elvyn Bina Eka Kusuma, mengungkap pencairan pada 2025 mencapai Rp957 miliar. Angka ini naik menjadi Rp1,1 triliun pada 2024, sementara pada 2025 kemarin tercatat sebanyak Rp1,7 miliar.
“Trend tersebut naik saat masifnya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan mayoritas permohonan dari perorangan,” ungkap Elvyn, Kamis, 5 Februari 2026.
Elvyn menyebut untuk agunan dengan pencairan di bawah Rp100 juta tidak tercatat dalam laporan, sehingga kemungkinan nilai pinjaman dengan jaminan sertifikat tanah lebih besar dari Rp1,7 triliun. Ia menegaskan laporan itu sudah tersistem kepada seluruh perbankan maupun koperasi yang terhubung ke otoritas jasa keuangan (OJK).
“Ada satu sistem, belum lagi aturan yang di bawah Rp100 juta tidak perlu dilaporkan dengan BPN terhadap Sertifikat hak tanggungan. Kalau sudah lunas nanti ada istilahnya Roya atau penghapusan hak tanggungan,” katanya.
Ia menjelaskan jumlah pencairan dari jaminan sertifikat tanah itu menjadi nilai ekonomi pertanahan yang menjadi perputaran ekonomi di masyarakat. Nilai ekonomi pertanahan ini juga terkait dengan harga jual-beli tanah.
“Nilai terendah kita ada di Kecamatan Bogorejo, nilainya hanya Rp13 ribu per meter. Sementara nilai tertinggi di Kecamatan Cepu mencapai Rp7,9 juta per meter,” ungkapnya.
Elvyn mengungkap saat ini sertifikat yang terbit mencapai 604.658 bidang dari total luas bidang Kabupaten Blora sebanyak 195 ribu hektar, dengan total bidang mencapai 643.542 bidang sertifikat.
“Rinciannya BPN telah menerbitkan Hak Milik 515.478 bidang, Hak Guna Usaha ada 3 bidang, Hak Guna Bangunan 3.691 bidang, Hak Pakai 11.801 bidang, Hak pengelolaan 13 bidang, Hak wakaf 1.991 bidang,” terang Elvyn.
“Sehingga yang belum terdaftar 38.884 bidang,di tahun 2026 kita rencana 18 ribu hektar pada 159 desa di 16 kecamatan,” tambahnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
