PATI, Beritajateng.id – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan telah meminta tiga kementerian untuk mengkaji ulang kebijakan penonaktifan 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada BPJS Kesehatan.
Ketiga kementerian itu yakni Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan. Ia bahkan meminta tenggat waktu sampai 3 bulan agar ketiga kementerian itu mengevaluasi kebijakan ini karena menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Hal ini ia katakan saat melaksanakan reses atau kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) bersama puluhan tenaga kesehatan di Desa Serutsadang, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati pada Minggu 15 Februari 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Edy memaparkan bahwa penonaktifan 11 juta peserta PBI JK di awal 2026 ini berdampak pada jutaan masyarakat Indonesia yang secara tiba-tiba kehilangan akses pengobatan secara gratis.
“Karena jarak antara nonaktif dengan masa berlaku dan informasi yang pendek, banyak masyarakat yang kaget tiba-tiba mereka dinonaktifkan apalagi yang punya penyakit kronis. Data 11 juta (peserta BPJS PBI), sejak November 2025 komisi IX sudah memberikan perintah tolong diberi waktu 3 bulan mulai dari masa penonaktifan sampai masa non aktif. Sehingga masyarakat bisa menyiapkan diri dengan baik,” kata Edy.
Terkait anggaran, pihaknya menuturkan telah menambah anggaran untuk BPJS kesehatan sampai Rp20 triliun di 2026 ini. Angka tersebut diharapkan bisa digunakan untuk mengaktifkan kembali peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan selama 3 bulan mendatang.
“Saya harap pemerintah harus cepat tanggap agar masalah ini bisa segera selesai. Saya juga mendorong yang 11 juta ini diberi waktu 3 bulan. Karena ini butuh surat bersama dari Mensos, Menkeu, dan Menkes. Diaktifkan dulu sampai tiga bulan ke depan, anggaran juga tidak besar hanya Rp1 triliun agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” imbuhannya.
Untuk di Karesidenan Pati sendiri, lanjut Edy, Kabupaten Pati menjadi yang terbanyak terdampak kebijakan tersebut. Total ada 59 ribu peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan, kemudian disusul Rembang dengan 53 ribu peserta, Grobogan 40 ribu peserta, dan Blora 20 ribu peserta.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
