BLORA, Beritajateng.id – Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora (DPUPR) tahun ini tercatat sebesar Rp60 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp27 miliar dialokasikan ke Bina Marga untuk infrastruktur atau perbaikan jalan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Blora, Nizamudin Al Huda, mengatakan alokasi terbesar ke bidang Bina Marga itu merupakan yang terbesar daripada sektor lainnya.
“Total Rp60 miliar itu sudah termasuk gaji. Untuk Bina Marga Rp27 miliar,” ujar Huda, Rabu, 25 Februari 2026.
Dari total Rp27 miliar anggaran Bina Marga, kata dia, sejumlah perbaikan telah berjalan. Di antaranya penanganan longsoran di ruas Jalan Randu–Getas senilai sekitar Rp700 juta, serta pengecoran proyek peningkatan ruas Jalan Turirejo–Palon–Nglobo senilai Rp1,19 miliar.
“Proyek jalan kabupaten tersebut dikerjakan oleh CV Meteor Jaya dengan pengawasan CV Karya Inti Konsultan, bersumber dari APBD Kabupaten Blora, selain pekerjaan rutin infrastruktur jalan lainnya,” ujarnya.
Ia berharap anggaran infrastruktur tersebut dapat mendukung peningkatan kualitas jalan serta sarana dan prasarana publik di Kabupaten Blora sepanjang tahun anggaran berjalan.
Sementara itu, berdasarkan data DPUPR Blora, tingkat kemantapan jalan kabupaten saat ini baru mencapai 69 persen. Artinya, masih terdapat 31 persen atau sekitar 270 kilometer ruas jalan dalam kondisi rusak, baik ringan maupun berat.
Menurut Huda ruas jalan yang belum mantap masih membutuhkan penanganan melalui perbaikan struktural, termasuk penggunaan alat berat dan aspal panas.
“Jalan yang dalam kondisi baik secara keseluruhan baru mencapai 69 persen,” ujarnya.
Padahal, kata dia, pada 2025 lalu sektor infrastruktur jalan menjadi prioritas dalam APBD. Sekitar Rp300 miliar digelontorkan untuk membenahi sejumlah ruas prioritas.
Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), pinjaman daerah, hingga bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Tahun 2025 kemarin, anggaran paling besar kita gunakan untuk pembangunan jalan, kurang lebih Rp300 miliar. Sumbernya dari DAU, pinjaman daerah, dan bantuan keuangan provinsi,” terang Huda.
Meski demikian, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak ruas jalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama di wilayah perkotaan yang dilalui kendaraan sumbu tiga keatas, dengan intensitas lalu lintas tinggi.
Selain Bina Marga, Huda mengungkap anggaran DPUPR juga dialokasikan untuk sejumlah bidang lain. Diantaranya bidang Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp1,9 miliar, Tata Ruang Rp1 miliar, pembangunan gedung Rp14 miliar, air minum Rp600 juta, serta sanitasi Rp500 juta.
“Belanja pegawai tercatat sebesar Rp13 miliar, dengan rincian Rp11 miliar untuk gaji pegawai dan sisanya untuk operasional kantor,” terangnya.
Menurut Huda, alokasi pembangunan gedung yang mencapai Rp14 miliar itu tergolong cukup besar karena dipengaruhi pekerjaan urugan untuk program sekolah rakyat yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
