PATI, Beritajateng.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Ali Badrudin, menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terlalu setengah-setengah dalam pengentasan masalah guru honorer. Pasalnya, permasalahan ini menurut Ali, selalu muncul setiap tahun.
Ia memaparkan, permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan asalkan Pemkab Pati sungguh-sungguh dalam seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang setiap tahun dibuka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Ali menilai, permasalahan guru honorer yang ada saat ini adalah jumlahnya yang sangat banyak. Alhasil, ia pun mendorong agar penerimaan PPPK khususnya untuk guru ditambah setiap tahunnya.
“Jadi dari jumlah yang ada saat ini jangan ditambah lagi (honorer). Misal hari ini ada 1.000, jangan sampai jadi 1.500. Kita selesaikan dulu yang ini,” paparnya.
Politisi asal Kecamatan Kayen ini juga mengimbau agar sekolah-sekolah yang ada saat ini tidak membuka penerimaan guru honorer lagi. Jika pun kekurangan guru, lanjutnya, sekolah bisa membentuk Rombongan Belajar (Rombel) untuk mempersingkat tempat dan waktu pembelajaran.
“Ini adalah persoalan yang harus kita selesaikan. Tidak bisa kita biarkan terus-menerus. Terpenting tidak menambah lagi (honorer), kecuali ada aturannya. Pesan saya disitu,” imbuh Ali.
Sebagai bentuk kesungguhannya dalam memperjuangkan nasib dari para guru honorer, khususnya yang sudah mengabdi bertahun-tahun, Ali akan segera berkoordinasi dengan pejabat terkait.
“Nanti saya akan bersurat ke Pj Bupati dan BKPP untuk menyelesaikan honorer di setiap dinas,” tandasnya.
Pada intinya, Politikus dari PDIP ini berharap agar pengentasan honorer ini bisa kelar pada tahun 2026. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)
