JEPARA, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami kasus Pencabutan Izin PT BPR Bank Jepara Artha, Rabu, 10 Juli 2024.
Ketua DPRD Jepara, Haizul Ma’arif, menyampaikan masa kerja pansus pendalaman hak interpelasi DPRD tentang pencabutan izin PT BPR Bank Jepara Artha sampai tanggal 8 Agustus 2024.
“Ada 14 anggota pansus yang diketuai oleh Padmono Wisnugroho, dan Wakil Ketua Pansus Agus Sutisna. Pansus tersebut merupakan perwakilan dari masing-masing fraksi yang hadir pada paripurna ini,” ujar Gus Haiz, sapaan Ketua DPRD Jepara, saat Rapat Paripurna Penjelasan Bupati Atas Hak Interpelasi DPRD tentang Pencabutan Izin PT. BPR Bank Jepara Artha, Rabu, 10 Juli 2024.
Gus Haiz mengatakan terdapat 8 poin jawaban yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut akan menjadi bahan pendalaman di pansus.
“Kami berharap pansus bisa bekerja secara profesional dengan transparan, dan kita tunggu hasilnya tanggal 8 Agustus 2024, sebelum akhir periode ini. Ini sebagai bentuk pengawasan kita. Kita juga akan undang jajaran direksi BJA,” tuturnya.
Sementara itu Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta, saat menjawab pertanyaan dari DPRD Jepara mengungkapkan bahwa permasalahan BJA dimulai pada tahun 2020. Laporan direksi BJA pada saat itu BJA dalam kondisi baik. Laporan itu juga sudah dicek oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).
“Pada saat saya menjabat tahun 2022, direksi BJA mengatakan bahwa BJA dalam kondisi baik-baik saja, KAP juga mengatakan hal itu. Tetapi pada tahun 2023 saya dipanggil OJK ada kejadian seperti ini, kemudian saya undang satu per satu direksi dan komisaris BJA. Dari keterangan mereka permasalahan terjadi pada tahun 2020. Menurut OJK masalah ini karena ketidakhati-hatian para direksi, yang terlalu berambisi mengkreditkan ke luar daerah,” ungkapnya.
Selaku pemegang saham, lanjut Pj Bupati Edy, Pemkab Jepara telah melakukan upaya yang signifikan dengan berpegang pada regulasi yang dikonsultasikan pada OJK dan aturan-aturan yang berlaku.
“Langkah yang sudah kita lakukan bertujuan untuk penyehatan kembali BJA. Salah satunya dengan dibentuknya tim penyehatan pada 14 Desember 2023,” ujarnya.
Munculnya anggapan adanya motif lain terkait keputusan pemberian kredit ke luar daerah, Pj Bupati Edy mengatakan bahwa Pemkab Jepara tidak terlibat dalam proses penyaluran kredit pada PT BPR BJA. Hal tersebut sesuai peraturan OJK nomor 33 tahun 2018 yang di dalamnya mengatur secara jelas penunjukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab direksi serta komisaris.
“Upaya hukum mengembalikan kerugian yang dialami Pemda Jepara juga sudah kami lakukan sesuai kewenangan yang kami miliki, sebagimana diatur PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD melalui gugatan perdata kepada pengurus PT BPR BJA, yang saat ini masih berproses sampai saat ini,” terangnya.
Di sisi lain, Sekda Jepara Edy Sudjatmiko menambahkan pencabutan PT BPR BJA merupakan kewenangan yang dimiliki oleh LPS, sehingga pencabutan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dengan pencabutan izin tersebut maka badan hukum otomatis dibubarkan, kemudian BJA berstatus bank dalam likuidasi. Serta menonaktifkan direksi dan komisaris dan membentuk tim likuidasi BJA. Maka dari itu pemegang saham sudah diambil alih sepenuhnya oleh LPS.
Berpedoman pada tugas dan kewenangan tersebut, maka penjamin pinjaman adalah merumuskan, menetapkan kebijakan terkait pinjaman dan perlindungan simpanan nasabah adalah kewenangan LPS. Selain itu melakukan jaminan seluruh simpanan setelah nasabah mengajukan kalim.
“Alhamdulillah sampai saat ini nasabah yang sudah mengajukan klaim kurang lebih sebanyak 2.900 nasabah, dan yang bisa dicairkan 60 miliar melalui Bank BRI yang telah ditunjuk oleh LPS,” ungkapnya.
LPS juga bertanggungjawab atas penyelesaian masalah bank gagal yang tidak berdampak secara sistemik. Disamping itu, juga berperan aktif dalam merumuskan penetapan kebijakan, memelihara stabilitas sistem perbankan.
“Sehingga yang selama ini nasabah risau terhadap tabungannya sudah bisa mulai mencairkan,” ucapnya.
Sampai 29 Mei 2024, kata Sekda Edy, LPS telah mencairkan simpanan nasabah BJA sebanyak Rp61.566.421.503 dari 29.661 rekening dengan Bank BRI ditunjuk sebagai penyalurnya.
Terkait pertanggungjawaban modal Pemda Jepara yang diberikan kepada PT BPR BJA sebesar Rp24 miliar, Sekda Edy mengatakan bahwa berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2017 Ayat 1 Pasal 6, itu merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga kekayaan daerah yang berasal daei APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
“Sehingga ini sudah dipisahkan dari aset yang ada di Pemda. Hal itu juga dikuatkan dengan pertaruan OJK Nomor 62 tahun 2020 Pasal 54 bahwa pemilik BPR dilarang menarik kembali modalnya yang telah disetor baik keadaan sehat maupun tidak,” tuturnya.
Kemudian terkait beberapa agunan yang bermasalah, Sekda Edy menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit BJA mengacu pada SOP yang dimiliki oleh direksi BJA yang telah di assessment oleh OJK. Sehingga jika terjadi agunan yang tidak kredibel maupun tidak sesuai penilaian itu adalah tanggung jawab komisaris dan jajaran direksi BJA.
“Untuk jalur pidana yang ditempuh Pemkab Jepara itu dilakukan oleh OJK, hal ini berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan,” pungkasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Beritajateng.id)
