JAKARTA, Beritajateng.id – Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Uama (PP ISNU) berkolaborasi dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Lembaga Kajian Strategis PB IKA PMII mengadakan Deep Talk Indonesia memperingati satu tahun Asta Cita Presiden Prabowo bidang diplomasi dan pertahanan. Diskusi yang bertajuk Asta Cita Presiden Prabowo: Sketsa Diplomasi & Pertahanan Nasional Dalam Menghadapi Tatanan Dunia Baru di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menghadirkan penulis dan sejumlah pakar di bidangnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Prof. Dr. Muhammad Maksum dalam pembukaan diskusi mengungkap bahwa hukum erat kaitannya dengan diplomasi dan politik. Sejumlah kebijakan nasional adalah realisasi dari komitmen global yang dihasilkan berkat diplomasi.
“Hukum tidak bisa dipisahkan dari politik, yang di dalamnya ada diplomasi. Hukum adalah produk politik. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Ngasiman Djoyonegoro ini banyak pelajaran yang dapat diambil,” kata Muhammad Maksum.
Penulis buku, Ngasiman Djoyonegoro menyampaikan bahwa setiap negara harus selalu mengukur kekuatannya dengan instrument of power, yaitu Diplomasi, Informasi, Militer, dan Ekonomi (DIME).
“Kerangka inilah yang dapat kita gunakan untuk menganalisis buku ini,” kata Simon.
Buku yang merupakan bungai rampai menurutnya memotret secara teliti dan mendalam fenomena yang berkembang.
“Kami berharap buku ini dapat dijadikan acuan oleh pembuat kebijakan,” pungkas pria yang akrab dipanggil Simon.
Simon juga menjelaskan bahwa sejak Presiden Prabowo dinyatakan sebagai presiden terpilih pada 2024 lalu, langkahnya terlihat terukur. Presiden bisa melakukan lawatan dari China dan Amerika dalam satu rangkaian waktu. Indonesia tergabung dalam BRICS+ sekaligus diterima oleh G7. Padahal kedua belah pihak tersebut sedang berseteru.
“Presiden berhasil memainkan peran signifikan dan membuat nyata prinsip politik bebas aktif Indonesia,” kata Simon.
Sementara itu, Sekretaris Umum ISNU, Wardi Taufiq mengungkap bahwa pembahasan oleh pakar adalah salah satu agenda utama yang disasar oleh ISNU di tengah hingar bingar media sosial belakangan ini.
“Di tengah matinya kepakaran, sulit membedakan antara pengetahuan dan opini, antara data dan prasangka. Kita berkewajiban membangun kepakaran tersebut dengan menghidupkan diskusi-diskusi bersama pakar seperti ini,” kata Wardi.
“Kita memang sama-sama punya komitmen untuk berkontribusi dalam kehidupan yang real. Asta Cita harus kita maknai sebagai strategi epistemik. Dalam konteks diplomasi kita berupaya agar Asta Cita dalam koridor bebas aktif. Dan forum seperti ini dapat kita jadikan bagian dari upaya mengantisipasi masa depan,” imbuhnya.
Di sisi lain, lingkungan strategis yang semakin tidak pasti dan tidak dapat diprediksi membuat para ilmuwan dunia merevisi teorinya. Abdul Wahid Maktub, pakar bidang diplomasi yang juga dosen pada President University yang didapuk sebagai salah satu pakar dalam diskusi tersebut menyatakan bahwa era sekarang ini harus dibaca secara berbeda.
“Tatanan dunia telah berubah, realitas telah berubah, tatanan dunia yang lama sudah tidak relevan lagi untuk diperbincangkan. Samuel P. Huntington mengakui dan merevisi teorinya dari the clash of civilisation menjadi the alliance of civilisation,”
Menurut Abdul Wahid negara-negara dunia banyak sekali melakukan kesalahan kalkulasi geopolitik.
“Israel menyerang Hamas, secara kalkulasi militer itu hanya seminggu selesai. Nyatanya sampai dua tahun,” katanya.
Ia memberikan contoh lainnya yakni Amerika yang juga mengalami hal yang sama ketika berhadapan dengan China. Salah kalkulasi.
Ketidakpastian seperti ini, menurut Stepi Anriani, pakar intelijen dan pertahanan nasional memberikan momentum bagi tumbuh kembangnya implementasi prinsip politik bebas aktif yang dianut oleh Indonesia.
“Dunia kita sedang terbagi dalam great power, super power, dan regional power. Belum pernah dalam sejarahnya, Amerika sebegitu dibencinya dalam pergaulan internasional. Tapi, Presiden Prabowo dianggap sahabat oleh Presiden Trump,” ujarnya.
Menurutnya Presiden Prabowo sedang menunjukkan bagaimana politik bebas aktif dimainkan.
“Di satu sektor bisa tidak sepakat, tapi di sektor lain kerjasama dengan baik. Misalnya dengan China, Indonesia berseteru di Laut China Selatan, tetapi akur dalam kerjasama ekonomi. Ini yang sedang dimainkan oleh Presiden Prabowo,” kata Stepi.
Pakar lainnya, Atep Abdurofiq, pengajar hubungan internasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyoroti kapasitas Presiden Prabowo dalam memandu pertahanan nasional dari sisi geoekonomi.
“Posisi sentral Indonesia dalam pemanfaatan SDA sangatlah penting. Bagaimana pengelolaan ini tidak menjadi kutukan. Indonesia sedang on the track dengan memanfaatkan daya tawar critical mineral dan hilirisasi,” kata Atep.
Hasanuddin Wahid, Anggota Komisi XI DPR RI lebih mengkritisi penyeimbangan antara hard power, soft power dan smart power. Menurutnya Indonesia secara hard power telah membangun industri pertahanan dan peningkatan alutsista.
“Kita harus kasih kepercayaan penuh kepada institusi militer kita,” kata Hasan.
Secara soft power, diplomasi politik Presiden Prabowo memiliki pengalaman panjang dan tahu betul bagaimana memainkan peran di kancah global.
“Pola interaksi yang dimainkan Presiden adalah pengalaman dijajah,” kata Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan perlu diimbangi dengan pengembangan smart power.
“Saat ini kita belum melakukannya secara terukur dan sistematis. Tanpa tiga hal ini, kita sulit untuk menjadi negara disegani,” kata Hasan
Dari sisi informasi, perlahan tapi pasti Indonesia telah memimpin percepatan kualitas dunia digital dalam program-program transformasi digital.
“Tak hanya terkait dengan aplikasi, tetapi juga penguatan SDM dan infrastruktur. Termasuk pengembangan kelembagaan pada TNI, Polri dan intelijen terkait perkembangan dunia siber,” pungkas Simon.
Sementara itu, Dwi Sulaksono, Staf Ahli KASAL Bidang Keamanan Laut mengungkap bahwa militer selalu berupaya untuk melindungi bangsa dan negara dengan segala kekuatan yang ada, karena itu perlu diperkuat. Indonesia telah mempersiapkan pembelian dan pembaruan persenjataan secara konsisten, terutama kapal laut dan membangun integrasi sistem persenjataan TNI.
“Kalau kita mau membangun perdamaian, kita harus siap perang. Inilah yang sedang dipersiapkan. Dan kita membutuhkan input sebagaimana buku yang ditulis oleh Dr. Ngasiman Djoyonegoro ini,” kata Dwi Sulaksono.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
