SEMARANG, LINGKAR – Ratusan warga Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang-Demak menggeruduk Kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Senin (31/7).
Mereka menyuarakan ketidak-puasannya dengan kebijakan pemerintah yang menerbitkan Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, yang meskipun sebagian ketentuan telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), namun Negara tetap “memaksa berbisnis dengan rakyatnya” menggunakan instrumen hukum Perpres Nomor 52 Tahun 2022 maupun revisinya melalui Perpres Nomor 27 Tahun 2023, yang pada pokoknya meminta rakyat menyerahkan tanahnya dengan penggantian yang tidak adil dan tidak layak.
Ketua Koordinator Lapangan Abbas, menyampaikan dalam orasinya, sebagai rakyat sadar hukum, pihaknya menghormati penuh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, rencana penggantian tanah musnah dengan uang ganti rugi (UGR) yang nilainya jauh dari adil dan layak, yakni hanya 30 persen dari harga pasar dinilai merupakan bentuk kezaliman pemerintah yang sengaja mengkhianati dan menyusahkan rakyat.
“Pemerintah harus memahami bahwa rakyat dalam mengelola, memanfaatkan, dan menggunakan tanah-tanahnya tersebut telah memiliki atas hak dan merupakan media mencari nafkahnya. Sehingga pemerintah harus memperhatikan keberlangsungan hidup rakyatnya, setelah mereka kehilangan hak atas tanahnya. Oleh karena itu, apabila nilai penggantian tanah musnah jauh dari kata adil dan layak, maka pemerintah telah berbuat zalim dan sengaja menyengsarakan rakyatnya,” tegasnya saat orasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.
Demonstran juga beberapa kali berteriak memanggil nama Ganjar untuk keluar dan menemui para pendemo yang sudah jauh-jauh datang dari Desa Bedono, Sayung dan memadati halaman Kantor Gubernur.
“Mana Ganjar, kami ingin Gubernur Jawa Tengah gentle dan terbuka untuk menemui kami di sini, melakukan pembicaraan yang semestinya. Kami ingin lihat seorang pemimpin mampu melindungi rakyatnya dari kesengsaraan yang sedang kami alami. Kami rela panas-panasan! Kami rela menunggu sampai malam agar permasalahan ini ada titik terangnya dan tidak sia-sia!” teriak pendemo.
Sementara itu, Kepala Desa Bedono Agus Salim yang turut ikut serta mendampingi warganya dalam menuntut keadilan mengaku telah menyampaikan perihal tanah musnah ini kepada warga.
“Masyarakat hanya ingin, berapa pun sepatutnya dengan harga yang layak itu mereka puas. Masyarakat mendukung (pembangunan tol, red), tapi jangan dikatakan sebagai tanah musnah karena pemukiman yang mereka huni itu terendam air setiap hari,” jelasnya.
Ia juga menepis isu bahwa beberapa warga di Desa Bedono telah menjual tanahnya ke orang lain di luar pemerintahan.
“Itu tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki, bersertifikat, kemudian ada Later C dan lunas pajak,” jelasnya.
Ia menjelaskan, ada sekitar 80 hektare tanah yang terdampak, sehingga warga menuntut semua tanah yang terdampak tol Semarang-Demak harus dibebaskan seluruhnya.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan proyek Jalan Tol Semarang-Demak seksi II ruas Sayung-Demak pada 25 Februari 2023. Dalam peresmian itu, Jokowi sempat menemui perwakilan warga yang menyampaikan protes ganti rugi tanahnya yang belum terbayarkan.
Jokowi yang juga didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, berjanji untuk menyelesaikan semua urusan tanah dan lahan yang terdampak tol Semarang-Demak. Kala itu, pada 27 Februari, Hadi pernah berjanji masalah ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demak kelar dalam waktu seminggu ini.
Janji itu ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan belum jelas.
“Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk menyupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan,” kata mantan Panglima TNI tersebut kala itu.
Hadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut.
Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan Tanah Musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.
“Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal (penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN,” ujar Basuki saat itu.
Tak Temui Korban Tol Semarang-Demak, Ganjar Hadiri Pengukuhan Pengurus Apindo
SEMENTARA ITU, bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo menghadiri acara pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (31/7). Ganjar pun disambut oleh para anggota Apindo yang langsung mengajaknya berfoto bersama. Dalam acara pengukuhan pengurus DPN Apindo Masa Bakti 2023-2028, asosiasi juga meluncurkan buku 70 tahun Apindo yang nantinya diserahkan kepada Presiden Jokowi.
Adapun sebelum pengukuhan pengurus DPN Apindo, Shinta Widjaja Kamdani ditetapkan sebagai Ketua Umum DPN Apindo periode 2023-2028 secara aklamasi dan Sofjan Wanandi sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Apindo periode 2023-2028, dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Munas Apindo digelar pada 14-15 Juni 2023 dengan mengusung tema besar “Pengusaha Bersatu, Indonesia Maju”. Kepengurusan APINDO masa bakti 2023-2028 mengusung empat agenda prioritas untuk menjawab tantangan pertumbuhan.
“Pertama, penguatan ketenagakerjaan. Kami meyakini, menciptakan pertumbuhan PDB hanya bisa dicapai melalui peningkatan produktivitas dan daya saing SDM, hubungan industri yang harmonis, serta kerjasama lembaga tripartit,” ujar Ketua Umum APINDO 2023-2028 Shinta W Kamdani dalam acara tersebut.
Agenda kedua, lanjutnya, yakni pemberdayaan UMKM yang menyerap 97 persen tenaga kerja Indonesia.
“Ketiga, peningkatan investasi untuk percepatan transformasi industri dan pemutakhiran ekonomi nasional. Keempat, peran aktif advokasi kebijakan APINDO,” kata Shinta.
Selama 71 tahun, APINDO berperan sebagai organisasi pengusaha Indonesia, wadah konsolidasi kepentingan dunia usaha, dan perpanjangan suara pengusaha dalam memberi masukan ke pemerintah.
“Di hari yang berbahagia ini, kami mengukuhkan jajaran pengurus masa bakti 2023-2028, dengan ditandai GENERASI BARU kepemimpinan APINDO,” ujar Shinta.
Generasi baru APINDO merepresentasikan filosofi keragaman atau diversity, agar APINDO menjadi organisasi yang inklusif dalam meningkatkan dampak, terdiri atas pimpinan lintas generasi dari leading sektor dunia usaha Indonesia.
Kepengurusan baru APINDO akan terus menjadi mitra pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi, menyiapkan tenaga kerja terampil, terdidik dan berdaya saing.”APINDO berkomitmen untuk terus bekerja sama mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seperti Sumpah Palapa yang mempersatukan Nusantara, Asosiasi Pengusaha Indonesia, berikrar untuk menyatukan tenaga dan upaya, demi
memajukan bangsa,” tutupnya.
