KAB.SEMARANG, Beritajateng.id – Pada Hari Jadi ke-504 tahun, Kabupaten Semarang menerima penghargaan tertinggi di bidang kebijakan pengadaan barang dan jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Usai Upacara Hari Jadi Ke-504 Kabupaten Semarang, di Alun-Alun Bung Karno, Kalirejo, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, pada Sabtu, 15 Maret 2025, Bupati dan Wakil Bupati Semarang, Ngesti Nugraha-Nur Arifah menerima penghargaan tersebut dari perwakilan LKPP.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Dwi Satrianto menyerahkan penghargaan kepada Ngesti Nugraha dan Nur Arifah untuk Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang dalam kategori Desa Matang Pengadaan Level 5 (optimal).
“Desa Banyubiru yang ada di Kabupaten Semarang mampu memperoleh nilai tertinggi dari 10 desa se-Indonesia yang memang menjadi pilot project dalam penilaian kematangan pengadaan barang dan jasa di desa di LKPP,” kata Dwi Satrianto usai Upacara Hari Jadi Ke-504 Kabupaten Semarang, di Alun-Alun Bung Karno, Ungaran Timur, pada Sabtu, 15 Maret 2025.
Keberhasilan dan prestasi Pemerintah Desa (Pemdes) Banyubiru ini, kata Dwi, tidak lepas dari dari pembinaan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang.
“Termasuknya, keberhasilan ini juga ada andil yang sangat besar dari peraturan kepala daerah setempat, yang ditindaklanjuti dengan penerapan prosedur operasional standar oleh pemdes bersangkutan,” terangnya.
Pihaknya mengakui bahwa hasil penilaian di Desa Banyubiru ini membuatnya heran. Hal ini lantaran nilai-nilai yang diperoleh Desa Banyubiru diluar ekspektasinya.
“Salah satunya yaitu adalah soal peraturan kepala desa yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian, juga soal kepatuhan terhadap berbagai prinsip dan etika pada pengadaan barang dan jasa,” imbuh dia kembali.
Dwi menyebut, hal tersebut sangat sesuai dengan perintah dari Presiden RI, Prabowo Subianto yakni agar anggaran untuk desa tersebut harus berputar di desa itu sendiri.
Disisi lain, Bupati Semarang, Ngesti Nugraha menambahkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi di Kabupaten Semarang menjadi indikator untuk tingkat kemakmuran masyarakat.
“Dan angka ini naik menjadi 75,67 persen di tahun 2024 kemarin dari sebelumnya di angka 75,13 persen. Dan angka itu berada di atas IPN Nasional dan Jateng. Bahkan, presentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan prevelansi angka stunting ini turun dan ditambah dengan penghargaan ini, maka kami sangat yakin kedepan warga Kabupaten Semarang akan semakin berdikari,” tegasnya.
Sementara Kepala Desa (Kades) Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji mengatakan bahwa selama ini ia telah menerapkan peraturan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat setempat atau lokal.
“Sehingga, jika ada program-program pembangunan fisik, materialnya ini harus dibeli dari toko bangunan yang ada di wilayah setempat kami, atau toko lokal. Dengan demikian, pengadaannya pun akan tetap memperhatikan peraturan dari Bupati Semarang,” pungkasnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Beritajateng.id)
Gubernur Luthfi Pastikan Tunjangan DPRD se-Jateng Tidak Naik
KAB.SEMARANG, Beritajateng.id - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan tidak ada kenaikan tunjangan bagi anggota dewan, termasuk di Kabupaten Semarang. ...
