PATI, Beritajateng.id – Dengan terbitnya Peraturan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Dinilai Anggota Komisi B DPRD Pati, Sukarno, sangat memberatkan masyarakat. Selain itu, iuran untuk JHT bukan berasal dari uang pemerintah melainkan dari gaji bulanan para pekerja yang disetor setiap bulannya.
” JHT, merupakan iuran yang dipotong dari gaji setiap bulan, sesuai Permenaker terbaru, JHT bisa diambil jika sudah berumur 56 Tahun, hal ini akan memberatkan tenaga kerja karena akan menunggu terlalu lama,” katanya saat dihubungi Beritajateng.id pada Rabu (16/02).
Baca Juga
Janji Manis Perusahaan untuk Persipa Belum Terwujud, Joni : Hingga saat ini belum ada konfirmasi
Perlu diketahui, dana JHT tidak bersumber dari uang pemerintah, akan tetapi bersumber dari iuran yang dipotong langsung dari gaji bulanan karyawan. Dengan demikian, politisi partai Golkar ini berpendapat jika dana JHT tersebut merupakan hak karyawan sepenuhnya.
Anggota DPRD Pati ini juga menekankan, pada masa pandemi ini keadaan ekonomi masyarakat tidak menentu. Sehingga, JHT merupakan dana yang sangat diharapkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan selama masa pandemi.
“Tidak bisa dipungkiri, selama pandemi masih berlangsung. Banyak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau ada yang masih dirumahkan demi efisiensi perusahaan. Tentu karyawan tersebut sangat membutuhkan uang,” ungkapnya.
Baca Juga
DPRD Pati Dampingi Petani Tanam Talas Beneng, Yeti Kristianti : Ini merupakan komoditi ekspor yang menjanjikan
Perlu diketahui dalam isi Permenaker tersebut memuat tentang dana JHT yang baru bisa dicairkan saat usia karyawan sudah menginjak usia 56 Tahun.
“Kalau disuruh menunggu sampai umur 56 tahun baru bisa diambil, padahal kebutuhan untuk bertahan dan menghidupi keluarganya tidak bisa ditawar-tawar lagi, jadi menurut saya pemerintah harus mengkaji ulang tentang Permenaker ini,” pungkasnya. (Lingkar Media Network | FAL/Beritajateng.id)
