KENDAL, Beritajateng.id – Pengelolaan pendapatan daerah yang carut marut mendapat sorotan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kendal.
Ketua Fraksi PPP Kendal, Abdul Syukur mengungkapkan, target pendapatan daerah tahun 2024 yang semula ditetapkan dalam RPJMD 2021–2026 sebesar Rp703 miliar, mengalami dua kali penurunan drastis.
Pertama, diturunkan oleh Pemerintah Daerah menjadi Rp636 miliar. Tak berselang lama, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali mengusulkan penurunan menjadi Rp558 miliar. Total penurunan mencapai Rp145 miliar dari target awal.
“Ini kan aneh. Target diturunkan dua kali tapi tetap tidak tercapai. Yang terealisasi justru hanya Rp517 miliar,” ungkap Abdul Syukur saat dikonfirmasi, Selasa, 10 Juni 2025.
Sehingga, pengelolaan pendapatan daerah yang carut marut ini menyebabkan Kabupaten Kendal saat ini mengalami krisis keuangan daerah.
Abdul Syukur menilai ada sejumlah sektor-sektor pendapatan daerah yang belum dikelola dengan maksimal dan masih berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya leadership.
“Ada beberapa dinas pengampu pendapatan daerah seperti Bapenda, BLUD, RSUD, Puskesmas, Dishub, Dinas Perdagangan, Disporapar, termasuk ada beberapa sektor lain. Belum lagi pengelolaan BUMD yang belum maksimal, seperti PDAM, BPR Kendali Artha, BPR BKK, Aneka Usaha dan lainnya,” terang Abdul Syukur.
Selain lemahnya kepemimpinan, belum adanya terobosan dan inovasi potensi sektor-sektor pendapatan daerah juga menjadi faktor menurunnya target dan capaian pendapatan daerah.
Menurutnya, dinas-dinas yang berkaitan dengan sektor pendapatan hanya menaikkan target berdasarkan asas kepantasan dan tidak ada basis kajian atau inovasi dalam menetapkan target pendapatan.
“Pada saat kita mengundang beberapa dinas terkait, mereka kebiasaan untuk menaikkan target PAD bukan berdasarkan potensi. Misalnya kira-kira kalau tahun lalu 10 tahun ini pantasnya ya 15. Tidak berdasarkan potensi,” beber Abdul Syukur.
Ia menyebut, harus ada leadership yang bertugas memimpin dan mengkoordinasikan terkait potensi sektor-sektor pendapatan.
“Menurut saya sih Sekda yang harusnya jadi leadership pendapatan daerah selaku ketua anggaran. Tetapi harus punya leader yang kuat, karena kita berhadapan dengan berbagai hal untuk memastikan bahwa masing-masing dinas pendapatan bekerja maksimal,” imbuhnya.
Abdul Syukur meyakini jika sektor-sektor pendapatan tersebut dikelola maksimal, PAD Kabupaten Kendal dapat melampaui target saat ini.
“Jadi mereka bisa mempresentasi apa kreativitas mereka, apa inovasi mereka, kemudian bagaimana target ditetapkan, dasarnya apa, potensinya seperti apa. Makanya kalau dinas-dinas yang berhubungan dengan pendapatan daerah bekerja secara maksimal, saya cukup yakin kita akan melampaui diatas Rp 700 miliar,” pungkasnya.
Jurnalis: Arvian Maulana
Editor: Sekar S
