BLORA, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memintah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora memperkuat pendapatan asli daerah (PAD). Langkah tersebut harus dilakukan sebagai antisipasi dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang dipotong Pemerintah Pusat tahun ini.
Ketua DPRD Blora, Mustofa, mengatakan selain penguatan PAD, Pemkab Blora juga bisa melakukan penataan ulang belanja hingga memastikan program pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan.
“Penurunan transfer ini harus menjadi perhatian serius. Pemkab harus menyusun skala prioritas yang lebih ketat supaya program penting tidak terdampak,” kata Mustofa yang juga menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia mengungkapkan, total pendapatan TKD pada APBD 2026 tercatat sebesar Rp1,58 triliun. Jumlah tersebut turun Rp362,29 miliar dibandingkan Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1,94 triliun.
Menurutnya, penurunan tersebut berpotensi menekan ruang fiskal daerah dan berdampak pada pembiayaan program pembangunan fisik infrastruktur hingga pelayanan publik.
“Kalau ruang fiskal turun, dampaknya bisa ke mana-mana. Jangan sampai pelayanan publik ikut terganggu, terutama yang langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Untuk menutup potensi kekurangan akibat turunnya TKD, Mustofa meminta pemerintah daerah mempercepat langkah penguatan PAD melalui peningkatan kinerja sektor pajak daerah dan retribusi, penataan aset daerah, serta pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan.
Selain itu, DPRD juga menyoroti penurunan sejumlah komponen transfer, terutama Dana Desa dan Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2026 mengalami penurunan sebesar Rp38,82 miliar, dari Rp256,66 miliar pada 2025 menjadi Rp217,85 miliar.
Sementara pada DBH, penurunan terjadi pada beberapa sektor. Diantaranya DBH Pajak Bumi dan Bangunan turun Rp58,43 miliar, DBH Pajak Penghasilan Pasal 21 turun Rp9,50 miliar, DBH Cukai Hasil Tembakau turun Rp8,53 miliar, serta DBH Minyak Bumi turun Rp66,62 miliar. Di sisi lain, DBH kehutanan dari provisi sumber daya hutan justru meningkat sebesar Rp385,27 juta.
Mustofa menilai tren penurunan DBH harus menjadi perhatian karena DBH merupakan salah satu penopang utama pendapatan daerah. Ia menegaskan konsekuensi dari penurunan tersebut adalah perlunya penyesuaian belanja tanpa mengorbankan belanja prioritas.
“Kalau DBH turun besar, maka konsekuensinya harus ada penyesuaian belanja. Yang penting, jangan sampai belanja prioritas justru terpangkas,” tegasnya.
Mustofa juga menilai penurunan transfer akan semakin berat karena sebagian besar kegiatan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tidak lagi memperoleh alokasi pada 2026. Penurunan signifikan terjadi pada DAK Fisik bidang kesehatan untuk penguatan sistem kesehatan yang berkurang Rp35,52 miliar.
DPRD meminta pemerintah daerah melakukan mitigasi agar program layanan dasar tetap aman dan tidak menimbulkan penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, Pemkab Blora juga didorong lebih aktif melakukan koordinasi dan advokasi kepada pemerintah pusat maupun provinsi, agar sejumlah alokasi yang berkurang dapat diperjuangkan kembali.
“Kami minta OPD terkait melakukan langkah advokasi. Jangan sampai penurunan transfer ini membuat program strategis daerah berhenti,” ujarnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
