BLORA, Beritajateng.id – Pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora masih menunggu finalisasi pemilihan lahan dari Kementerian Sosial. Hal itu diungkap oleh Plt Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Susi Widyorini, Rabu, 30 April 2025.
“Dari satker (satuan kerja, red) provinsi masih melihat fasilitas terpasang. Jadi kondisi lahan, fasilitas umum di sekitar lahan hingga akses menuju lahan menjadi pertimbangan survey,” terang Susi.
Ia mengungkap, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mengusulkan dua titik sebagai lokasi Sekolah Rakyat yakni di Kecamatan Cepu dan Jepon. Namun, sebelumnya, Pemkab Blora memiliki 4 opsi lahan.
“Sebelumnya muncul empat titik opsi, yaitu di Kecamatan Kunduran, Randublatung, Jepon dan Cepu,” ujar Susi.
Kecamatan Randublatung, kata Susi, tidak jadi dipilih lantaran syarat luas lahan program Sekolah Rakyat tersebut minimal lima hektar.
“Sebenarnya keinginan Pak Bupati di Randublatung. Namun karena minimal luas lahan berupa hamparan lima hektar tidak ada maka opsi itu dihapuskan,” kata dia.
Setelah muncul tiga titik lokasi, Susi mengatakan bahwa Pemkab Blora mempertimbangkan prasarana di lokasi yang ada. Karena Kecamatan Kunduran dinilai tidak memenuhi syarat fasilitas prasarana, maka opsi lokasi ini dihapus.
“Kalau aset lahan pemkab yang ada di Kunduran itu sudah mencukupi sekala luas lahan. Namun prasarana penunjang di titik lokasi tersebut masih minim terkhusus untuk air bersin,” kata dia.
Sehingga kini titik yang dipilih Pemkab Blora untuk dilakukan survey hanya dua lokasi di yaitu Jepon dan Cepu. (Lingkar Network | Eko Wicaksono – Beritajateng.id)
