BLORA, Beritajateng.id – Sebanyak 373 guru Taman Kanan-kanan dan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) di Kabupaten Blora masih terkendala status sebagai guru passing grade karena tidak ada kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini menyebabkan kesejahteraan mereka tidak terpenuhi.
Padahal menurut Ketua Forum Guru Swasta Nasional (FGSN) Kabupaten Blora Passing Grade (PG) tahun 2023, Isrofatul Ulfa, ratusan guru itu telah memenuhi persyaratan sebagai PPPK.
Saat ini pihaknya berusaha meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk memfasilitasi pertemuan dengan pemangku kebijakan di pemerintah pusat. Sehingga nasibnya bersama ratusan guru TK/PAUD mendapatkan jawaban.
“Aspirasi kami yang mana kami bisa diangkat PPPK seperti passing grade tahun 2021,” ujarnya.
Ulfa menilai peserta passing grade tahun 2023 mendapat diskriminasi. Sebab, status passing grade pada 2021 dengan 2023 sama. Namun para peserta passing grade tahun 2023 tidak diangkat hingga tahun ini.
“Tahun 2021 bisa diangkat tanpa tes. Kenapa kita yang sama-sama dari umum, tesnya tahun 2023 tapi kita tidak dapat diangkat seperti tahun 2021,” terangnya.
Disisi lain, ia mengungkap kesejahteraan guru PAUD masih mengandalkan bantuan Pemkab Blora melalui Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Blora. Sementara sebagian lainnya dari pemerintah desa yang TK/PAUD dibawah naungan desa.
“Guru DTT (tidak tetap, red) mendapatkan dari Kesra, kalau dari desa untuk TK yang dinaungi desa,” tuturnya.
Disisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa mengungkap pertemuan FGSN Blora dengan pemangku kebijakan di pemerintah pusat sudah difasilitasi sebanyak dua kali.
Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan regulasi maupun dasar pengangkatan guru TK/PAUD untuk menjadi PPPK. Sehingga FGSN Blora selalu berkonsultasi dengan DPRD setempat terhadap aspirasi ratusan guru tersebut.
“Sudah kami fasilitasi dua kali bertemu menpan RB, DPR RI komisi X, dan Kementrian Pendidikan,” ujarnya.
Jurnalis: *Eko Wicaksono
Editor: Utia Lil
