REMBANG, Beritajateng.id – Bencana kekeringan di musim kemarau yang diiringi dengan sulitnya mendapatkan pasokan air bersih semakin meluas di wilayah Kabupaten Rembang.
Meski kebutuhan masyarakat terhadap semakin mendesak, BPBD Rembang belum bisa menyalurkan bantuan dropping air secara menyeluruh. Hal ini karena pelaksanaan penanganan kondisi darurat masih menunggu proses penetapan atau maklumat kedaruratan.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang Emanuel Risangsoko melalui Sekretaris BPBD Rembang, M. Luthfi Hakim, menyebut pihaknya telah mengajukan proses tersebut dan saat ini masih menunggu regulasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
“Rencana penyalurannya kita akan segera. Posisi saat ini kita masih terganjal regulasi. Kita sedang mempercepat regulasi. Kalau regulasinya sudah kita dapatkan, langsung kita gas semuanya,” katanya, Rabu, 26 Agustus 2026.
BPBD Rembang sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp75 juta untuk kegiatan dropping air bersih. Anggaran tersebut murni berasal dari BPBD dan tidak termasuk dukungan dari pihak lain.
“Anggaran yang di kami Rp75 juta untuk dropping air. Itu pure dari BPBD yang sudah dianggarkan, di luar CSR,” tegas Luthfi.
Namun, pihaknya menyadari anggaran tersebut kemungkinan tidak akan mencukupi apabila kemarau berlangsung panjang dan permintaan air terus meningkat. Karena itu, BPBD juga menyiapkan skema kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kalau memang kurang, dan biasanya pasti kurang, kita bekerja sama dengan CSR, BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan. Banyak masyarakat maupun forum-forum juga biasanya menghubungi kita untuk ikut membantu kekeringan,” ungkapnya.
Tidak hanya menyasar permukiman warga, Luthfi mengungkap kebutuhan air bersih juga mulai dirasakan lembaga pendidikan. Salah satunya SMPN 3 Kragan yang mengajukan bantuan dropping air untuk menunjang aktivitas wudhu siswa dan guru.
“Bukan cuma desa. Ada beberapa perumahan, kemudian SMPN 3 Kragan juga meminta dropping air bersih untuk kegiatan wudhu adik-adik saat belajar-mengajar di sekolah,” ujar LuthfI.
Menurutnya, permintaan dari SMPN 3 Kragan baru dikonfirmasi pada Selasa malam. Surat pengajuan resmi dari sekolah tersebut kemudian diterima BPBD pada Rabu.
Sementara itu, pengajuan dari wilayah desa sudah berlangsung sekitar 1 bulan. Salah satu daerah yang lebih awal mengajukan bantuan adalah Desa Logung. Seiring kemarau yang semakin panjang, jumlah wilayah yang membutuhkan bantuan air bersih terus bertambah.
“Untuk desa, yang pertama kali itu Logung sudah sekitar satu bulanan. Sekarang mulai banyak. Dari kelurahan di Rembang sudah ada dua kelurahan yang mengajukan, dan beberapa desa juga sudah banyak yang mengajukan lagi,” jelasnya.
BPBD Rembang mengimbau masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Masyarakat juga diminta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air.
“Yang pasti mulai menghemat air. Untuk pertanian juga menanam yang tahan air,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih, BPBD mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan selama musim kemarau. Luthfi secara khusus meminta masyarakat tidak sembarangan membakar lahan maupun sampah.
“Kita sangat-sangat mengimbau untuk jangan membakar lahan untuk membuka lahan atau membakar sampah,” katanya.
Jika masyarakat terpaksa melakukan pembakaran, ia meminta pengawasan dilakukan secara ketat dan area pembakaran dibuat dengan batas pengaman agar api tidak merembet ke lingkungan sekitar.
“Kalau membakar juga tetap harus dipantau, jangan sampai api melebar ke kanan-kiri,” pungkasnya.
Jurnalis: Vicky Rio
Editor: Utia Lil
