PATI, Beritajateng.id – Prosesi wisuda merupakan momen membahagiakan bagi pelajar sebagai perayaan kelulusan. Namun dewasa ini, fenomena wisuda di tingkat pelajar tampak menjadi prosesi wajib sehingga dikhawatirkan membebani wali murid.
Menanggapi fenomena tersebut, anggota Komisi D DPRD Pati Muntamah meminta agar prosesi wisuda tidak diwajibkan karena biaya yang dikeluarkan cukup mahal. Selain itu, sebagian orang tua juga kemungkinan merasa keberatan jika ditarik iuran untuk perayaan wisuda.
“Wali murid yang memang dari keluarga tidak mampu seharusnya tidak dipungut biaya apapun. Tetapi dari keluarga yang mampu ya monggo,” tuturnya.
Anggota DPRD Pati dari fraksi PKB tersebut juga menyinggung penyewaan atribut pakaian wisuda. Muntamah mengatakan bahwa menyewa pakaian wisusa juga perlu dipertimbangkan.
Selain itu, kata Muntamah, wali murid tidak boleh sampai merasa terbebani dengan acara-acara sekolah yang penyelenggaraannya tidak wajib.
“Dalam wisuda ada yang menyewa jas, make up. Sekolah harus mempertimbangan hal itu. Itu bisa dibebankan kepada yang mampu, namun jangan sampai terbebani hal-hal yang tidak perlu. Tetapi pihak sekolah jangan sampai itu membebankan sebagai kewajiban wali murid untuk membiayai anaknya, jangan sampai seperti itu,” paparnya.
Pihaknya tidak mempermasalahkan jika prosesi wisuda menjadi sarana promosi dan meningkatkan daya tarik sekolah untuk mendapatkan peserta didik baru. Namun dirinya menegaskan hal tersebut menjadi tambahan beban wali murid.
“Kalau itu butuhnya untuk menyiarkan bagaimana supaya sekolah itu lebih dikenal, yo, monggo. Tetapi intinya saya berharap keluarga tidak mampu tidak terbebani oleh biaya-biaya yang tidak formal itu,” tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)
