REMBANG, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten Rembang menyiapkan anggaran sebanyak Rp275 juta untuk menghadapi potensi krisis air bersih saat musim kemarau, meski saat ini belum ada desa yang mengajukan bantuan.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, mengatakan hingga kini kondisi ketersediaan air bersih di Rembang masih aman. Kendati demikian, BPBD tidak ingin menunggu munculnya dampak kekeringan untuk mulai bertindak.
“Untuk sampai saat ini pengajuan droping air bersih dari desa belum ada. Tetapi untuk persiapan menghadapi kekeringan, kami sudah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Baznas, PMI, dan sejumlah perusahaan melalui program CSR,” ujarnya, Kamis, 25 Juni 2026.
Ia menuturkan BPBD mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 juta untuk distribusi air bersih. Sementara dukungan dari Baznas, PMI, dan sejumlah perusahaan melalui program CSR diperkirakan mencapai Rp200 juta.
Tak hanya soal anggaran, BPBD juga memetakan desa-desa rawan kekeringan berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Langkah ini dilakukan agar distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran jika kondisi darurat terjadi.
Data BPBD mencatat, pada 2024 sebanyak 64 desa di Kabupaten Rembang menerima bantuan droping air bersih. Berbeda dengan tahun berikutnya, sepanjang 2025 tidak ada permintaan bantuan air bersih dari masyarakat.
Luthfi memastikan pasokan air bersih dan armada distribusi dalam kondisi siap digunakan kapan saja.
“Sampai saat ini stok air di desa-desa masih mencukupi. Kalau ada permintaan dropping, pasokan air pun masih ready semuanya,” katanya.
Pihaknya juga terus memantau perkembangan cuaca serta kondisi sumber air dengan mengacu pada prakiraan BMKG. Berdasarkan kondisi terkini, potensi kekeringan pada 2026 diprediksi tidak seberat tahun-tahun sebelumnya karena cadangan air di waduk maupun sumber air lainnya masih mencukupi.
“Kalau melihat kondisi saat ini dan informasi dari BMKG, untuk kebutuhan air sampai akhir tahun Insyaallah masih cukup,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
