PATI, Beritajateng.id – Bangunan mangkrak milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI di Jalan Syekh Jangkung, Kelurahan Pati kota akhirnya dihibahkan menjadi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pati.
Sebelumnya, bangunan tersebut sempat difungsikan sebagai Kantor Pajak pada tahun 70-an silam, namun hanya beberapa bulan saja. Setelah itu, bangunan tersebut tidak terurus hingga ditumbuhi semak belukar dan menjadi sarang ular.
“Ini puluhan tahun, Mas. Bangunan ini tahun 70-an dibuat kantor pajak itu namung pinten sasi (namun hanya beberapa bulan), terus dianggorno (terus biarkan),” ujar Agung, warga yang tinggal di sebelah bangunan tersebut, Selasa, 17 Desember 2024.
Berdasarkan keterangan Agung, pembangunan Kantor Bawaslu Kabupaten Pati tersebut baru dikerjakan beberapa hari yang lalu. Ia mengetahuinya saat ada alat berat yang masuk ke lahan bangunan tersebut.
Agung mengatakan, pihaknya sempat mengeluh lantaran hewan liar seperti ular kobra yang bersarang di bangunan tersebut sering keluar dan masuk ke rumahnya.
“Soalnya rumputnya mas, banyak sampai keluar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bawaslu Kabupaten Pati, Supriyanto menyampaikan bahwa bangunan dan tanah tersebut berasal dari Kemenkeu RI yang dihibahkan ke Bawaslu Kabupaten Pati saat ia belum menjadi komisioner.
“Bawaslu Kabupaten Pati sudah menerima hibah tanah dari Kementerian Keuangan sejak lama. Periode sebelum kami, periode 2018-2023 ya, dulu dipakai kantor pajak lama. Terus pada hibah tanah itu memang peruntukannya untuk gedung kantor Bawaslu Kabupaten Pati,” jelasnya saat dikonfirmasi, Selasa, 17 Desember 2024.
Supriyanto mengaku, sebelum ada aktivitas pembangunan pihaknya pernah mengusulkan ke Bawaslu RI agar bangunan itu dibangun kembali, sehingga bisa difungsikan lagi.
“Berdasarkan itu kami mengajukan mohon untuk dibangun gedung baru agar hibah tanah itu bermanfaat dan bisa ditempati untuk Bawaslu,” ucapnya.
Ia mengatakan bahwa seluruh proses pembangunan dilimpahkan Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Sehingga, pihaknya tidak mengetahui mengenai detail pembangunan.
“Silahkan untuk dikonfirmasi kepada Bawaslu Jawa Tengah. Program sampai dimana, apa yang sedang dikerjakan, nanti targetnya seperti apa. Karena memang pengadaannya, penunjukkan kontraktornya, termasuk anggarannya itu masuk di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,” tandasnya. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Beritajateng.id)
