SEMARANG, Beritajateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi komitmen menyejahterakan penjaga pintu air. Dirinya menyebut penjaga pintu air sebagai ujung tombak swasembada pangan dalam sistem irigasi, sehingga nasibnya perlu diperhatikan.
Hal itu ia sampaikan seusai menerima audiensi perwakilan dari penjaga pintu air yang melakukan unjuk rasa di kantornya, Senin, 19 Mei 2025.
“Penjaga pintu air itu bagian dari swasembada pangan yang harus kita perhatikan. Suara mereka harus kita dengarkan,” ujar Gubernur Luthfi.
Adapun dalam audiensi, Gubernur Luthfi telah menginstruksikan jajarannya dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno, untuk mengurai benang merah tuntutan para penjaga pintu air, dalam waktu sepekan ke depan.
Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan memedomani regulasi yang ada.
“Saya minta dua hal untuk diselesaikan. Pertama, penjaga pintu air harus ter-cover BPJS Ketenagakerjaan (oleh pemerintah). Kedua, harus ada jaminan kerja setelah audiensi ini,” tegas Luthfi.
Menurutnya, hasil dari audiensi akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh dinas terkait. Khususnya, aspirasi menyangkut status kerja, jaminan sosial, hingga kejelasan masa depan para penjaga pintu air.
“Ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Intinya, akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.
Ketua Forum Komunikasi Petugas Pintu Air (FKPPA) Jawa Tengah, Muhammad Khundori, menyambut positif audiensi tersebut. Ia menyampaikan apresiasi terhadap atensi Gubernur Ahmad Luthfi, terutama terkait iuran BPJS dan jaminan status kerjanya.
“Selama ini kami ikut BPJS secara mandiri, dan alhamdulillah disampaikan Pak Luthfi akan ditanggung. Status kerja juga tadi akan dijamin dipertahankan di Balai PSDA dan Tata Ruang,” kata Khundori.
Ia menambahkan, data jumlah penjaga pintu air yang diajukan mencapai lebih dari 3.000 orang. Namun belum semua masuk dalam database resmi. Para petugas pun berharap ada kejelasan status, termasuk kemungkinan diangkat menjadi PPPK.
“Kami menunggu keputusan resmi, termasuk kemungkinan menjadi PPPK. Pak Gubernur sudah menyatakan akan mengawal langsung hal ini,” ujarnya.
Sumber: Humas Pemprov Jateng
