BLORA, Beritajateng.id – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal melakukan kajian keadilan dana bagi hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Blora.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inivasi Daerah (Bapperida) Blora, Hajar Ahmad Chusaini, menyampaikanPemkab Blora sudah membentuk tim dan melakukan kajian pembagian DBH Migas, setelah mendatangi Bappenas belum lama ini.
Ia mengungkap terdapat dua deputi dari Bappenas yakni Deputi Bidang Pembangunan kewilayahan dan Deputi Bidang Pangan SDA dan Lingkungan Hidup yang akan turun ke lapangan.
“Kemarin setelah hasil audiensi diminta untuk turun ke lapangan agar melakukan pengecekan ulang terkait eksternalitas negatif yang kami setorkan. Semoga saja segera ditangani dan target dari Bappenas itu secepatnya,” tutur Hajar, Selasa, 1 Juli 2025.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Blora Pujiariyanto mengatakan, Bupati Blora mengupayakan keadilan DBH Migas agar Blora mendapat lebih banyak dibandingkan yang diterima saat ini.
Setelah menyampaikan usulan ke Bappenas, kata dia, Pemkab Blora sudah dibentuk tim yang dipimpin Kepala Bappenas Rahmat Pambudi.
“Panutan kami itu pada Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2023, untuk daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil. Blora itu jarak dari perbatasan sama mulut sumur hanya 9,9 kilometer, tapi DBH sama dengan kabupaten tetangga (Bojonegoro) lainnya,” ucapnya.
Dari formula eksternalitas negatif yang disetorkan pada Bappenas itu ada tiga hal yang ditemukan, yakni jarak dari mulut sumur ada dampak polusi udara, kerusakan jalan akibat mobilitas alat minyak, dan penurunan kedalaman sumur masyarakat yang berada di dekat Sungai Bengawan Solo.
“Eksternalitas negatif itu diminta oleh Kementerian Keuangan yang mana sebagai bahan acuan Bappenas,” tuturnya.
Hasil kajiannya itu, sambung dia, diharapkan dapat segera membuahkan hasil sehingga dapat digunakan sebelum penyusunan APBN 2026.
“Kami harapannya sebelum penyusunan APBN 2026. Sebelum Oktober semoga sudah menggunakan formula baru,” tambahnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Utia Lil
