REMBANG, Beritajateng.id – Di tengah maraknya aksi demonstrasi hingga berujung ricuh di berbagai daerah, suasana berbeda justru terlihat di Kabupaten Rembang.
Lima mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Rembang memilih jalur audiensi sebagai bentuk penyampaian aspirasi mereka kepada para pejabat publik daerah.
Audiensi yang berlangsung pada Senin, 1 September 2025 itu diterima oleh DPRD Kabupaten Rembang di Ruang Sidang Paripurna.
Dari pantauan di lokasi, audiensi tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi daerah, termasuk Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf beserta sejumlah anggota dewan, Bupati Rembang H. Harno dan Wakil Bupati, Kapolres Rembang, Dandim 0720 Rembang, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang.
Ketua DPRD Kabupaten Rembang, Abdul Rouf memberi apresiasi atas langkah mahasiswa yang memilih berdialog secara langsung daripada terlibat aksi demo yang berujung anarkis dan merugikan banyak pihak.
“Alhamdulillah pada hari ini seperti yang Anda saksikan, tidak jadi demo. Memang DPRD Rembang tidak alergi dikritik, tidak alergi didemo. Tapi karena situasi saat ini banyak daerah yang memanas, sehingga Alhamdulillah adik-adik mahasiswa hanya melakukan audiensi,” ujarnya usai audiensi.
Sementara itu, Ketua PC PMII Rembang, Zubairul Kamal I’taza mengatakan, langkah audiensi ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kericuhan.
“Kita ingin penyampaian aspirasi berjalan mulus dan lancar. Maka kami putuskan untuk mengirim perwakilan dari masing-masing komisariat,” ujarnya.
Zubairul menyebut, kehadiran lima mahasiswa tersebut merupakan representasi dari seluruh anggota PMII di Rembang.
Dalam audiensi itu, ia menyinggung situasi nasional yang dinilai sedang tidak kondusif, serta menyerukan pentingnya menjaga stabilitas di daerah.
“Ada kemungkinan kita akan aksi, tapi banyak tokoh dan kiai yang menyarankan untuk menjaga kondusifitas di Rembang,” tambahnya.
Wakil Ketua PC PMII Rembang, Irza Ahmad Rizki menuturkan tuntutan yang disampaikan dalam audiensi mencakup isu nasional dan daerah.
“Secara nasional, kami mengecam tragedi yang terjadi di Jakarta dan kota-kota lain. Pemerintah pusat, Presiden, DPR RI, dan Kapolri harus bertanggung jawab. Keluarga korban harus mendapat kejelasan soal penanganan kasus,” jelasnya.
Sementara untuk tuntutan di tingkat daerah, Irza menyampaikan tiga poin utama yakni evaluasi transparansi kinerja DPRD Rembang, optimalisasi APBD melalui BUMD, serta penindakan terhadap tambang ilegal yang meresahkan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Rembang H. Harno turut mengapresiasi sikap dialogis para mahasiswa.
“Alhamdulillah audiensi ini ketemu adik-adik dari PMII, untuk menyampaikan beberapa aspirasi-kepada Pak Kapolres, Bapak anggota dewan, dan Bapak Bupati. Semuanya berjalan baik, lancar, aman, dan nyaman, serta saling memahami,” ujarnya.
Jurnalis: Muhammad Faalih
Editor: Tia
