PATI, Beritajateng.id – Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra memenuhi undangan Pansus Hak Angket DPRD Pati ke-13 pada Jumat, 13 September 2025.
Dalam rapat yang berlangsung singkat ini, Wabup Chandra hampir menjawab semua pertanyaan pansus dengan mengaku bahwa ia tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan Bupati Sudewo.
“Saya selama ini menjalankan tugas sebagai wakil ketika Pak Bupati berhalangan. Sampai saat ini ada beberapa saja yang dilibatkan, misal MBG (Makan Bergizi Gratis) saya dilibatkan, tetapi kalau yang lain masih belum. Jadi memang ada beberapa hal yang saya tidak diundang,” katanya.
Wabup juga menegaskan tidak menyetujui kenaikan PBB-P2 dan sempat menyampaikan hal itu kepada bupati, namun masukannya tidak direspon. Ia juga menyampaikan, tidak diundang saat rapat kenaikan PBB-P2 yang digelar di rumah pribadi Bupati Sudewo di Slungkep, Kayen.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu adanya surat BKN yang berkaitan dengan pengangkatan dewan pengawas. Wabup hanya dilibatkan untuk menghadiri acara ketika bupati berhalangan, sementara dalam proses pengambilan kebijakan maupun penganggaran, dirinya tidak pernah dilibatkan.
Mengenai situasi Kabupaten Pati yang dinilai belum kondusif hingga kini, ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Bupati Sudewo agar situasi kembali damai.
“Nanti saya akan ketemu Bupati, agar kedamaian di wilayah Pati terjaga. Sehingga tidak terjadi berlarut-larut adu domba sana dan sini. Semua masyarakat bisa kembali merasakan kedamaian,” ucapnya
Jawaban dari Wabup Chandra mengenai dirinya yang tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mendapat kritik dari anggota Pansus dari Fraksi PKB, Muhammadun.
“Artinya begini teman-teman, nggak usah nanya soal kebijakan A, B, karena semua sudah terjawab. Semua kebijakan tidak melibatkan wakil bupati. Wabup tidak diajak berdiskusi. Kuncinya di situ. Lalu kalau seperti ini, saya harus tanya apa?” ujarnya.
Dalam rapat pansus ini juga, para anggota DPRD mengungkapkan kegelisahan mereka kepada Wabup Chandra. Muhammadun menyoroti kondisi Kabupaten Pati yang dinilai rawan konflik.
“Saya sangat prihatin. Pansus ini awalnya untuk menampung aspirasi masyarakat, tapi kok sekarang malah mengarah ke hal-hal kekerasan. Ini bikin saya was was,” ujarnya.
Ia menyinggung insiden penganiayaan dan pembakaran rumah salah satu korlap aksi pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Muhammadun meminta semua pihak menahan diri agar tidak mempertontonkan kekerasan di depan publik.
Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket, Teguh Bandang Waluyo, juga melontarkan keluhan serupa. Ia mengaku ikut cemas dengan situasi yang memanas.
“Jujur, saya juga kalau berangkat ke kantor atau pulang malam agak waswas. Apalagi ada kejadian rumah dibakar. Saya sampai catat nomor PDAM, siapa tahu rumah saya dibakar,” kata Bandang, yang langsung memicu tawa anggota Pansus karena salah menyebut “PDAM” alih-alih “damkar”.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
