SEMARANG, Beritajateng.id – Wacana penerapan kembali sistem enam hari sekolah pada jenjang SMA/SMK mendapat penolakan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah.
PGRI Jateng menilai kebijakan lima hari sekolah yang berjalan sejak 2017 sudah sesuai dengan perkembangan anak, kebutuhan keluarga, dan ritme kerja guru.
Menanggapi penolakan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk Universitas PGRI Semarang (Upgris) yang dilibatkan dalam kajian kebijakan tersebut.
“Maka nanti kita sepakat untuk bertemu dulu karena salah satu yang kita libatkan itu dari kampus Upgris untuk membahas mengenai 5 hari atau 6 hari,” ujar Gus Yasin, sapaan akrabnya, Selasa, 25 November 2025.
Meski wacana sekolah enam hari untuk SMA/SMK baru masuk tahap pengkajian dan belum akan diterapkan pada Januari 2026, Gus Yasin menjelaskan gambaran mekanisme jika sistem tersebut dijalankan.
“Pengurangan jam tetap ada, kita alihkan ke hari Sabtu dan kita isi dengan hal yang menarik untuk kompetensi siswa agar lebih menguasai bidang yang ditekuninya. Misal dia ingin jadi direktur, apa kompetensinya nanti kita isi di situ,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaeni menegaskan bahwa wacana sekolah enam hari masih dalam proses kajian. Berbagai aspek perkembangan anak dan mutu pendidikan tengah menjadi bahan pertimbangan.
“Kita harus melihat fenomena perkembangan anak saat ini. Jadi kalau berbicara tentang kebijakan, saat ini belum ditetapkan dan masih dalam proses kajian,” ujarnya.
Syamsudin menambahkan, evaluasi terhadap penerapan lima hari sekolah selama tujuh tahun terakhir menjadi dasar penting sebelum memutuskan perubahan sistem. Pihaknya menilai ada kelebihan dan kekurangan pada masing-masing opsi.
“Ketika 5 hari sekolah, saat hari Sabtu libur harapannya siswa bisa berinteraksi dengan orang tua serta kegiatan ekstrakurikuler bisa maksimal. Tapi kalau orang tua bekerja pada hari itu, dari pengamatan kita malah anak-anak lebih sering bermain gadget yang tidak kenal waktu,” ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti kondisi ketahanan fisik dan fokus belajar siswa pada jam belajar yang cukup menguras tenaga dan pikiran.
“Penerapan 5 hari sekolah, tingkat performa ketahanan anak setelah jam belajar jam 1 tidak prima seperti pagi hari,” tuturnya.
Pemprov Jateng memastikan proses kajian akan melibatkan berbagai pihak sebelum keputusan final diambil. Pemerintah berharap kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar berdampak positif pada mutu pendidikan dan perkembangan siswa.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
