JEPARA, Beritajateng.id – Bupati Witiarso Utomo membahas sejumlah agenda strategis bersama Komisi D DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Ruang Kerja Bupati, Selasa, 26 Januari 2026.
Sejumlah agenda strategis tersebut meliputi ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, hingga mitigasi bencana.
Bupati Jepara mengatakan salah satu fondasi utama ketahanan pangan daerah saat ini adalah selesainya pembangunan jaringan irigasi melalui program Inpres Irigasi dengan nilai mencapai Rp86 miliar pada 2025.
Ia berharap infrastruktur tersebut mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan.
“Target awal kami meningkatkan hasil panen dari 6 ton menjadi 6,5 ton per hektar, dan dalam lima tahun kedepan bisa mencapai 8 ton per hektar,” kata Mas Wiwit, sapaan akrabnya.
Selain sektor pertanian, perhatian besar juga diarahkan pada perbaikan infrastruktur jalan provinsi yang menopang aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah. Dari total kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar, realisasi saat ini baru mencapai Rp7,9 miliar.
Mas Wiwit juga mengungkapkan rencana pembukaan dan pelebaran jalur alternatif Kedung-Wedung sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada satu akses utama menuju Semarang. Rencana tersebut akan dikoordinasikan lintas daerah, termasuk dengan Pemerintah Kabupaten Demak.
Aspek kebencanaan turut menjadi pembahasan, khususnya pasca bencana banjir dan longsor di Desa Tempur yang sempat mengisolasi warga. Pemkab Jepara mengusulkan pembangunan akses alternatif melalui wilayah Sumanding, Kabupaten Pati, sebagai solusi jangka panjang.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Nur Saadah, menyatakan dukungan terhadap sejumlah usulan Pemkab Jepara. Ia menyebut alokasi bantuan keuangan provinsi untuk Jepara tergolong besar, termasuk tambahan anggaran Rp7,9 miliar untuk ruas jalan Jepara-Keling serta Rp2,2 miliar untuk pemeliharaan jalan.
Di akhir pertemuan, Nur Saadah juga mengapresiasi capaian Pemkab Jepara dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan. Menurutnya, keberhasilan tersebut turut berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi diharapkan terus diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
