BLORA, Beritajateng.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora mengungkap anggaran Dana Desa (DD) turut difokuskan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala Bidang Penataan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Dinas PMD Blora, Suwiji, mengatakan penambahan program pada Dana Desa itu harus dilakukan meski ada pemotongan anggaran hingga mencapai 70 persen. Sebab, hal tersebut telah diinstruksikan dalam Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025.
Dengan penambahan program, maka saat ini Dana Desa di Blora fokus pada delapan sektor. Diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem, penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa.
Kemudian program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi desa lainnya, dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, pembangunan infrastruktur digital dan teknologi, serta program sektor prioritas lainnya, termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
Suwiji menjelaskan tahun ini ada dua Dana Desa yakni DD Reguler atau allocated dan DD dukungan untuk KDMP atau unallocated. Meski telah alokasi anggarannya telah dipetakan, Suwiji mengungkap hingga kini belum ada informasi mengenai pencairan Dana Desa untuk KDMP.
“(Secara regulasi) Keluarnya kalau KDMP desa sudah berdiri. Kemudian, sudah di cek oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), baik dari BPPKP, BPK, Inspektorat,” ujarnya, Sabtu, 7 Februari 2026.
Sementara itu, Kepala Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Suratman, mengatakan anggaran Dana Desa Tamanrejo mengalami penurunan signifikan. Dari sebelumnya lebih dari Rp1 miliar, kini menyisakan sekitar 30 persen menjadi Rp373 juta.
Ia menjelaskan Desa Tamanrejo memiliki 1.190 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 3.458 jiwa yang tersebar di tiga dukuhan, yakni Dukuh Maguan, Dukuh Porendeng, dan Dukuh Setrotaman.
“Dengan kondisi saat ini, penggunaan DD tahun 2026 akan difokuskan pada delapan program prioritas sesuai Permendes,” katanya.
Diantaranya, penanganan warga miskin melalui BLT Dana Desa (BLT-DD), kesiapsiagaan dan tanggap bencana, digitalisasi serta keterbukaan informasi desa, pencegahan dan penanganan stunting, serta pembangunan infrastruktur.
“Meski saat ini Desa Tamanrejo telah dinyatakan nol kasus stunting, program pencegahan tetap dilanjutkan sebagai langkah antisipatif,” ujarnya.
Untuk pembangunan fisik tahun 2026, pihaknya merencanakan program pavingisasi di Dukuh Porendeng RT 4 RW 2 dengan anggaran Rp100 juta, dan Dukuh Setrotaman RT 6 RW 4 dengan anggaran Rp72 juta.
Sebagai informasi tambahan, tahun ini Dana Desa di Kabupaten Blora hanya tersisa sebesar Rp87,8 miliar, dari anggaran Rp256,6 miliar pada 2025. Dari total itu, rata-rata desa mendapatkan Rp250 juta hingga Rp350 juta.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
