BLORA, Beritajateng.id – Hasil panen petani tebu di Kabupaten Blora terancam tidak terserap dengan baik akibat polemik dan ketidakpastian operasional di Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora, Yuyus Waluyo pun mendorong PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk mengakuisisi atau mengambil alih PG GMM. Langkah ini menurutnya paling rasional agar nasib petani tidak memburuk.
“PTPN sudah terbiasa (mengakuisisi). Mereka punya sistem dan pengalaman dari hulu sampai hilir,” jelasnya, Senin, 30 Maret 2026.
Dalam polemik di PG GMM ini, Yuyus menilai masalah yang terjadi bukan hanya teknis operasional di dalam pabrik. Ia menyebut sudah terjadi krisis kepercayaan publik antara petani, karyawan, hingga masyarakat.
“Ini bukan lagi soal teknis semata. Ada ketidakpastian operasional dan arah kebijakan yang berdampak pada kepercayaan publik,” ujarnya.
Yuyus mengamati penempatan kelembagaan sejak awal yang dinilai kurang tepat. Menurutnya, Perum Bulog tidak memiliki kompetensi utama, dalam mengelola industri gula secara menyeluruh.
“Bulog itu perannya stabilisasi dan logistik pangan, bukan operator industri gula yang kompleks,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya kepastian hasil serapan panen bagi petani tebu. Menurutnya, petani membutuhkan jaminan serapan hasil panen, harga yang layak, serta pola kemitraan yang jelas.
“Kalau sistemnya jelas, petani akan tenang. Sekarang justru penuh ketidakpastian,” ujarnya.
Ia juga menyoroti nasib karyawan yang terdampak kondisi tersebut. Menurutnya, ketidakjelasan operasional bisa berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak langsung.
“Ini bisa jadi PHK terselubung kalau terus dibiarkan,” katanya.
Yuyus menegaskan, pengambilalihan PG GMM oleh PTPN bukan berarti menjual aset negara. Ia menyebut langkah itu sebagai bagian dari restrukturisasi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Ini bukan jual aset, tapi penataan agar lebih efektif dan berkelanjutan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yuyus mengingatkan dampak ekonomi yang bisa meluas jika persoalan tersebut tidak segera ditangani. Hal ini lantaran menurutnya sektor gula di Blora sangat strategis bagi perekonomian masyarakat.
Jika operasional pabrik terganggu, menurutnya rantai ekonomi ikut terdampak, mulai dari petani, buruh tebang angkut, hingga pelaku usaha kecil di sekitar pabrik. Ia pun mendorong agar pengambilan kebijakan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak, dari pemerintah daerah, DPRD, petani, dan karyawan.
“Jangan sampai keputusan diambil tanpa mendengar yang terdampak langsung. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
