PEKALONGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Pusat bakal membangun tanggul pengaman pantai untuk mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di Kabupaten Pekalongan.
Hal ini diungkap Staf Ahli Utama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPJ), Sujarwanto Dwiatmoko, saat meninjau kondisi Sungai Bremi-Meduri pada Senin, 6 April 2026.
Peninjauan ini bertujuan melihat kondisi terkini sungai, tanggul, serta kawasan yang kerap terdampak banjir dan rob. Langkah tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden terkait penanganan kawasan pesisir di Pekalongan.
Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan tanggul pengaman itu merupakan solusi jangka panjang yang kini pembangunannya masih dipersiapkan. Program ini digarap bersama Bappenas dan Kementerian PUPR.
“Kita akan bangun tanggul pengaman pantai yang membuat rob tidak masuk ke permukaan lagi,” ujarnya.
Selain pembangunan tanggul, ia mengungkap pemerintah juga akan melakukan kajian teknis menyeluruh, mencakup perbaikan dan penguatan tanggul serta normalisasi aliran Sungai Bremi–Meduri.
Sujarwanto menegaskan, penanganan banjir dan rob tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kondisi geografis Pekalongan yang berada di dataran rendah dan dekat dengan laut menjadi tantangan tersendiri, sehingga perlu penanganan yang komprehensif,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar, menyebut peninjauan ini sebagai langkah konkret untuk mengidentifikasi titik-titik rawan banjir dan limpasan air ke pemukiman warga.
Ia memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung program tanggul pengaman pantai itu, termasuk penyediaan lahan.
“Kita bersama Pemerintah Kota Pekalongan berupaya menuntaskan persoalan Sungai Bremi–Meduri. Termasuk kesiapan lahan, kita siap,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Sekda juga menekankan pentingnya proses pembelajaran agar tetap berjalan bagi anak-anak terdampak banjir rob.
“Tentu kita ingin penanganan jangka pendek yang cepat, terutama untuk sekolah. Kami sudah koordinasi dengan dinas pendidikan untuk mengambil langkah-langkah, yang penting tempat mereka untuk sekolah harus kita siapkan,” ujarnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
