KUDUS, Beritajateng.id – Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kudus mencapai 40,69 persen dari total anggaran sebesar Rp2,28 triliun pada periode Januari-Juni 2026. Persentase tersebut yakni senilai dengan Rp927,81 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono menuturkan angka tersebut belum memenuhi target.
“Meskipun realisasi penyerapan anggaran belum sesuai target awal di semester awal ini, tetapi indikator penyerapan anggaran tersebut belum mencerminkan progres pekerjaan fisik yang dijalankan di Kabupaten Kudus,” kata dia, Kamis, 9 Juli 2026.
Pasalnya, kata dia, ada beberapa pekerjaan fisik yang pengerjaannya dibiayai secara total hingga jadi oleh pihak ketiga. Menurutnya setelah pekerjaan selesai 100 persen, baru pihak ketiga tersebut mengajukan tagihan kepada Pemkab Kudus.
Selain itu, imbuh dia, ada pula pekerjaan fisik yang pencairan anggarannya berdasarkan termin, sesuai realisasi pekerjaan fisiknya. Sehingga, dari sisi penyerapan APBD belum terlihat maksimal karena masih menunggu pihak ketiga.
“Kami pastikan semua proyek kegiatan sudah jalan. Kalaupun ada yang terlambat kami monitor untuk dilakukan percepatan agar semua bisa selesai di bulan Oktober atau November 2026,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya juga membentuk desk percepatan penyerapan anggaran dengan melibatkan Asisten II Setda Kudus untuk memonitor ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Berdasarkan data realisasi belanja per OPD, sejumlah perangkat daerah telah mencatatkan penyerapan anggaran bervariasi. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja daerah seiring pelaksanaan berbagai program pelayanan publik.
Untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kudus dari anggaran sebesar Rp673,25 miliar, terserap sebesar Rp302,6 miliar atau 44,95 persen. Sedangkan RSUD Kudus dari anggaran Rp413,1 miliar terserap sebesar Rp112,57 miliar atau 27,25 persen.
Kemudian disusul Dinas Kesehatan Kudus dari anggaran Rp229 miliar terserap Rp106,78 miliar atau 46,63 persen. Sedangkan tingkat penyerapan anggaran di OPD lainnya bervariasi antara ratusan juta hingga puluhan miliar.
Dari sisi persentase, tertinggi di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai 75,82 persen atau Rp37,47 miliar dari total anggaran sebesar Rp49,42 miliar.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
