PATI, Beritajateng.id – Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai menyiapkan 11 halte pemberhentikan. Hal ini untuk menyambut rencana hadirnya bus Trans Jateng rute Jepara-Kudus-Pati (Jekuti).
Kepala Dishub Pati Tony Romas Indriarsa mengatakan persiapan tersebut dilakukan setelah pihaknya berkoordinasi dengan Balai Transportasi Jawa Tengah (Trans Jateng) Dishub Provinsi Jawa Tengah.
Selain halte, ia menerangkan Pemkab Pati juga perlu menyiapkan lahan untuk parkir bus serta pengaturan rute Trans Jekuti.
“Kami baru koordinasi dan konsultasi dengan Bu Sekda serta Pak Bupati berkaitan dengan kesiapan kita. Karena ini membutuhkan anggaran untuk menyiapkan halte, lahan parkir bus Trans Jateng di Pati, hingga pengaturan rute,” ujar Tony, belum lama ini.
Menurutnya, keberadaan halte khusus pemberhentikan Trans Jekuti menjadi penting karena sistem operasional Trans Jateng berbeda dengan angkutan umum yang dapat menaikkan dan menurunkan penumpang di berbagai lokasi.
“Trans Jateng ini sistemnya harus halte ke halte, tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Sementara ini kami menyiapkan sekitar 11 titik halte khusus di wilayah Pati. Jika sudah disetujui Pak Bupati, akan langsung kami siapkan,” jelasnya.
Penetapan titik halte juga menjadi bagian dari upaya Dishub mengantisipasi dampak terhadap moda transportasi lokal, terutama angkutan desa (angkudes) yang lebih dahulu beroperasi di wilayah Pati.
Tony menyebut Dishub tidak ingin kehadiran moda transportasi baru justru memicu persaingan yang berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. Sehingga pembatasan titik pemberhentian Trans Jekuti menjadi salah satu langkah yang disiapkan.
“Halte ke halte menjadi pola yang nantinya diterapkan agar operasional bus lebih teratur sekaligus memiliki jalur pelayanan yang jelas,” katanya.
Sementara itu, jumlah armada yang akan melayani rute Jekuti hingga kini belum dipastikan. Dishub Pati masih menunggu keputusan resmi dari Balai Trans Jateng Dishub Provinsi Jawa Tengah.
Persiapan juga tidak hanya menjadi tanggung jawab Dishub. Tony mengungkap sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) turut dilibatkan. Diantaranya Bapperida dan BPKAD Pati.
“Keterlibatan lintas OPD diperlukan karena program tersebut berkaitan dengan kebutuhan anggaran, penyediaan aset atau lahan, hingga kesiapan prasarana jalan,” bebenya.
Jurnalis: Fahtur Rohman/Lingkar Network
Editor: Utia Lil
