PEKALONGAN, Beritajateng.id – Bupati Fadia Arafiq mendorong sekolah melakukan dokumentasi menu program makan bergizi gratis (MBG) setiap hari sebagai bahan laporan ke Kementerian dan Badan Gizi Nasional. Hal ini untuk memastikan kualitas makanan diterima dengan baik saat sampai di sekolah.
Selain itu, ia menegaskan agar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pekalongan menyajikan menu sesuai standar gizi.
Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) program makan bergizi gratis (MBG) yang digelar di Aula Setda Kabupaten Pekalongan pada Kamis, 2 Oktober 2025.
“Saya minta dipastikan menu MBG benar-benar bergizi, bukan asal-asalan. Pemerintah akan mengevaluasi bila ada dapur yang tidak sesuai ketentuan,” tegas Bupati Fadia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, menambahkan Pemkab telah menyiapkan payung hukum berupa Keputusan Bupati tentang pembentukan kelompok kerja percepatan program MBG. Saat ini, sudah ada 19 dapur SPPG yang menyalurkan makanan bergizi kepada 56.360 penerima manfaat.
“Ini adalah bentuk komitmen Pemkab Pekalongan mendukung penuh program MBG,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, kata dia, juga diputuskan sejumlah langkah penguatan, termasuk penghentian sementara dapur MBG bermasalah, kewajiban setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), serta pelibatan puskesmas dan UKS dalam pengawasan rutin.
Koordinator Wilayah SPPG, Nauf, mengungkapkan realisasi program masih rendah. Hingga kini baru terbentuk 19 dapur SPPG atau 17,97 persen dari target 95 SPPG. Jumlah penerima manfaat juga baru mencapai 17,20 persen dari total sasaran.
“Sebagian besar SPPG dikelola mitra swasta sehingga masih terkendala modal. Pemda telah menyiapkan tiga lokasi SPPG di lahan pemerintah, yakni di Kesesi, Sragi, dan Wonopringgo,” jelasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
