JEPARA, Beritajateng.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara Pratikno meminta program penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang tergolong miskin.
“Kebijakan dan strategi dalam program penanggulangan kemiskinan ke depan harus mencapai target penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga harus memperhatikan program kegiatan penanggulangan kemiskinan,” kata Pratikno saat ditemui di Jepara, pada Senin, 14 Agustus 2023.
Politisi asal Partai NasDem ini menjelaskan, perhatian dalam penanggulangan kemiskinan adalah untuk menurunkan angka kemiskinan pada tahun-tahun yang akan datang. Program penanggulangan kemiskinan dari dana APBD agar dapat lebih ditingkatkan, khususnya untuk infrastruktur di pedesaan, pengurangan jumlah desa tertinggal dan meningkatkan harmonisasi, sinkronisasi, serta sinergitas program kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan semua stakeholder terkait.
“Hal tersebut dilakukan supaya dapat tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksana harus bersinergi secara terpadu dan terkoordinasi baik secara vertikal maupun secara horizontal,” ucapnya.
Selain itu, ia juga meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar setiap pengaduan dari masyarakat harus menjadi prioritas dalam pelayanan yang diadukan oleh masyarakat. Ia berharap, jangan sampai terjadi pengabaian dalam proses verifikasi dan validasi (verval) data.
“Menentukan warga yang masuk dalam klasifikasi miskin dan atau tidak mampu harus ada standarnya, tidak boleh subjektif. Kita harus merumuskan standar yang baik agar semua warga miskin bisa cepat di data,” tegasnya.
Dengan adanya pemetaan, menurut dia, program yang dibuat menjadi lebih tepat sasaran dan lebih dirasakan oleh masyarakat miskin.
Pratikno pun mendorong setiap pelayanan dan pendataan penduduk miskin harus tepat sasaran sehingga tidak terjadi kesalahan saat pendataan. Adapun dalam proses pendataan kemiskinan bisa dilaksanakan melalui musyawarah desa (Musdes). Pendataan kelurahan melalui RT/RW akan lebih tepat sasaran.
“Menurunkan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk itu diperlukan kerja keras dan komitmen bersama untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga akan tercipta banyak lapangan kerja serta berkurangnya angka pengangguran juga kemiskinan,” tegasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Koran Lingkar)
