PATI, Beritajateng.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong pengentasan masalah tenaga harian lepas di pemerintahan daerah. Pasalnya hingga saat ini masih banyak THL di sejumlah instansi, salah satunya di instansi Pendidikan.
Selain itu banyak juga ditemukan guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun namun belum mendapatkan penghidupan yang layak.
Komisi A DPRD Pati pun berharap agar permasalahan ini bisa diselesaikan paling tidak sampai tahun 2026.
“Kalau melihat paparannya, kita harus berpikir keras. Monggo ini bisa dicicil hingga 2026 agar semuanya bisa selesai,” ujar anggota Komisi A DPRD Pati, Susanto.
Menurut Susanto permasalahan THL guru saat ini cukup kompleks, karena kesejahteraan yang tak sebanding dengan pengabdian seorang guru yang mencerdaskan anak bangsa.
Politisi dari Partai NasDem ini masih menjumpai para THL guru yang mendapatkan upah jauh dari kata layak. Hal inilah yang menurutnya sangat perlu untuk diperjuangkan.
“Ini perlu diperjuangkan, kalau sekian tahun mengabdi dibayar hanya ratusan ribu kan kasihan,” imbuh wakil rakyat asal Kecamatan Tambakromo ini.
Dirinya berharap kuota 1.000 formasi guru pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 bisa membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
Susanto tidak ingin, dikemudian hari para THL guru yang sudah mengabdi berpuluh tahun Kembali mengadu ke DPRD karena merasa tidak diterima aspirasinya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Beritajateng.id)
