DEMAK, Beritajateng.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Demak menggelar sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan menggunakan minimal dua kata dan maksimal 60 huruf, Selasa (05/06).
Dalam kesempatan itu, Dindukcapil beberapa peserta dari berbagai elemen masyarakat yakni, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI) Cabang Demak, Program Kesejahteraan Keluarga ( PKK), Duta Genre dan lain-lain.
Plt. Dindukcapil Kabupaten Demak, Eni Susiani mengatakan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 73 tahun 2022.
“Aturan baru ini mulai berlaku sejak 21 April. Mulai tahun ini, per 21 April kemarin semua nama anak yang baru lahir harus minimal dua kata. Dan dibatasi maksimal 60 huruf, itu termasuk juga spasinya,” ujar Eni.
Baca Juga
Tenaga Honorer Tuntut Pemkab Demak Minta Masuk Formasi ASN
Melalui sosialisasi itu, diharapkan masyarakat mengerti dan dapat mematuhi aturan yang berlaku demi kelancaran pencatatan dokumen kependudukan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.
“Ini sudah aturan dari Kemendagri, jadi kita hanya melaksanakan saja sesuai dengan keputusan pusat, demi kelancaran catatan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kependudukan,” imbuhnya.
Sementara nama-nama yang sudah terlanjur atau bagi mereka yang lahir sebelum 21 April 2022, dibiarkan dan tidak diharuskan untuk diganti.
“Kalau yang sudah terlanjur itu biarkan. Nah, ini aturannya ‘kan untuk yang kelahiran baru. Yang dulu-dulu kalau namanya memang kurang dari dua kata, misal Bapak atau Ibu kita yang lahir di zaman dulu itu tidak masalah. Ke depan, masyarakat dimohon untuk mematuhi aturan baru yang sudah mulai diberlakukan,” tegasnya.
Dalam aturan baru tersebut, juga membolehkan masyarakat untuk menambahkan gelar pendidikan atau nama marga ke dalam KTP.
Baca Juga
2 Tahun Vakum, Pasar Rakyat Grebeg Besar Demak Meledak Pengunjung
Sementara itu, untuk nama yang selama ini hanya satu atau dua kata disiasati dengan penambahan bin atau binti.
“Gelar pendidikan atau marga juga boleh ditaruh di KTP, tapi kalau dokumen lain tetap tidak bisa. Kalau tambahan bin atau binti itu mungkin untuk paspor atau dokumen kependudukan yang lain yang membutuhkan kejelasan riwayat,” imbuhnya.
Eni menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit beserta instansi lain terkait aturan tersebut.
“Tapi, sekarang saya rasa sudah jarang, nama yang hanya satu atau dua kata. Jadi, InsyaAllah masyarakat ini sudah paham. Kita juga sudah bekerja sama dengan pihak rumah sakit, bidan dan lembaga atau instansi lainnya terkait aturan ini. Supaya mereka juga bisa membantu memberikan pemahaman kepada orang lain, terkhusus bagi ibu hamil atau melahirkan untuk kemudian memikirkan nama anaknya,” pungkasnya. (Lingkar Media Network | Koran Lingkar)
