BLORA, Beritajateng.id – Kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto, disebut tidak mempengaruhi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora.
Kepala Dindukcapil Blora, Djoko Sulistiyono, mengatakan bahwa meskipun anggaran Ditjen Dukcapil di wilayah pusat terpangkas dari Rp 2,2 triliun menjadi Rp 328 miliar, hal itu tidak berimbas ke daerah.
“Memang ada pemangkasan diatas. Dukcapil yang tadinya Rp 2,2 Triliun sekarang jadi Rp 328 Miliar. Tapi gak ada pengaruh di daerah,” ujarnya belum lama ini.
Djoko mengakui bahwa pihaknya sudah lama tidak mendapatkan dana suntikan dari pusat.
“Kira-kira sudah sejak 2021. Jadi selama ini pakai APBD murni semua,” ujarnya.
Sementara mengenai blangko KTP, ia memastikan bahwa stoknya di Blora aman.
“Alhamdulillah masih aman ya. Baru beberapa waktu lalu kami sudah nyetok blangko. Ada sekitar 4 ribu blangko tersedia. Ketersediaan blangko juga kami sampaikan ke media sosial resmi kami. Kami transparan ke publik. Bisa dicek di medsos terkait pelayanan kami,” ujarnya.
Djoko juga menuturkan bahwa pengadaan alat rekam sebagai penunjang pelayanan Dindukcapil sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora. Sehingga, meski ada pemangkasan anggaran, pihaknya tidak terpengaruh.
“Ya memang sudah disediakan dari daerah. Jadi kami nggak begitu terpengaruhi sama adanya efisiensi anggaran dari pusat,’’ pungkasnya. (Lingkar Network | Hanafi – Beritajateng.id)