SEMARANG, Beritajateng.id – Pengamat politik di Departemen Ilmu Politik FISIP Undip Semarang, Dr. Nur Hidayat Sardini menyebut bahwa rencana pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto berbanding terbalik dengan kebijakan rezim lama, sehingga akan membuat Prabowo menghadapi hambatan berat. Hal itu lantaran Presiden Prabowo menyatakan akan memberantas korupsi dari tingkatan pejabat.
“Karena pemberantasan dan sikap anti korupsi tentu kita bisa lihat sendiri berbanding terbalik dengan kebijakan rezim yang lama. Pasti akan berbenturan pada banyak aspek. Bila sikap Prabowo yang berkomitmen memberantas korupsi justru banyak hambatan yang sangat berat. Sebab, pada kabinet Jokowi yang terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata” kata Nur Kepada pada Senin, 21 Oktober 2024.
Apabila memiliki keseriusan, Nur menyarankan agar Prabowo mulai menegakan aturan anti korupsi dari tataran kelembagaan di tingkat pusat.
“Soal korupsi memang sangat berat ya. Karena sebelum masa kepemimpinan Prabowo, kecenderungan malah ada sejumlah kebijakan yang menggampangkan, bahkan pelanggaran etikanya tampak sekali. Maka kalau memang serius diberantas, Prabowo bisa memulai dari institusi kelembagaan,” terang pria yang akrab disapa NHS ini.
Di samping itu, ia menilai komitmen Prabowo dapat direalisasikan dengan cara mengevaluasi struktur pimpinan KPK. Terlebih terdapat beberapa nama calon pimpinan KPK yang menurutnya tidak layak untuk dipilih. Selama pimpinan KPK belum diputuskan, Nur menyebut masih ada waktu untuk evaluasi.
“Pimpinan KPK kan belum diputuskan, maka bisa mengevaluasi kembali beberapa nama yang disebut LSM anti korupsi sebagai figur yang favorit untuk ditugaskan dalam menegakkan hukum. Yang perlu ditunggu masyarakat adalah apakah dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden, Prabowo punya gebrakan gebrakan tentang kebijakan anti korupsi,” ungkapnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Beritajateng.id)
