PEKALONGAN, Beritajateng.id – Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan bahwa pembayaran honor atau gaji relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus diberikan secara penuh kepada penerima yang berhak, tanpa adanya pemotongan dalam bentuk apa pun.
Hal ini ditegaskan Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, usai menghadiri kegiatan sosialisasi perizinan bangunan gedung bagi SPPG di Ruang Buketan Setda, Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurut Balgis, Pemkot telah lebih dulu mengingatkan seluruh kepala SPPG mengenai ketentuan tersebut. Ia menegaskan, aturan ini mengacu pada standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami sudah sampaikan kepada para kepala SPPG bahwa honor relawan tidak boleh dipotong. Itu ada standarnya dari BGN dan harus dipenuhi. Karena ini menyangkut hak para relawan, maka harus diberikan penuh kepada yang bersangkutan,” tegas Balgis.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan segan memberikan peringatan maupun sanksi apabila ditemukan pelanggaran terkait pembayaran gaji atau honor relawan. Pemkot juga membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan di lapangan.
“Kalau kami menemukan seperti itu, tentu akan ada peringatan dan sanksi. Kami juga akan berkoordinasi dengan BGN jika memang ada kasus seperti itu. Kalau ada temuan, kami siap menerima laporan,” ujarnya.
Balgis memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus pemotongan honor relawan di Kota Pekalongan. Namun pihaknya terus mengingatkan mitra dan pengelola SPPG agar menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana program tersebut.
“Selama ini belum ada laporan yang terbukti. Namun sejak awal kami sudah menegaskan agar hak relawan diberikan secara penuh. Itu sudah tercatat dan diatur dalam ketentuan BGN,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
