SALATIGA, Beritajateng.id – Kelurahan Kumpulrejo dan Randuacir di Kecamatan Argomulyo menjadi wilayah di Kota Salatiga yang berpotensi terkena dampak paling besar dari bencana kemarau tahun ini berupa kekeringan hingga krisis air bersih. Data itu diperoleh berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Salatiga, Sutarto, mengatakan pemetaan dilakukan sebagai langkah awal untuk menentukan strategi mitigasi dan penanganan apabila terjadi kekurangan air bersih di masyarakat.
“Hasil pemetaan menunjukkan beberapa wilayah membutuhkan suplai air bersih melalui tandon air. Wilayah yang paling berpotensi terdampak adalah Kelurahan Kumpulrejo dan Randuacir, khususnya pada lahan pertanian sawah,” ujarnya, Selasa, 2 Juni 2026.
Berdasarkan data BPBD, di Kelurahan Kumpulrejo terdapat sejumlah titik rawan kekeringan, yakni wilayah Belon yang membutuhkan dua tandon air, kawasan Bumi Perkemahan tiga tandon air, serta RT 001 dan RT 004 RW 005 sebanyak dua tandon air.
Sementara itu, di Kelurahan Randuacir, wilayah RT 003 RW 003 diperkirakan membutuhkan satu tandon air. Selain kedua wilayah tersebut, potensi kekeringan juga terdeteksi di Kelurahan Noborejo, Bugel, dan Kecandran.
Menurut Sutarto, ada beberapa indikator yang digunakan BPBD dalam menentukan wilayah rawan kekeringan, di antaranya keterbatasan jaringan pipa PDAM, penurunan debit air, kondisi wilayah dataran tinggi, serta minimnya vegetasi atau tanaman penyerap air.
Ia menjelaskan, dampak kekeringan tidak hanya dirasakan pada ketersediaan air bersih, tetapi juga berpengaruh terhadap sektor pertanian, kesehatan masyarakat, dan meningkatnya risiko kebakaran lahan.
“Tanah yang mengeras akibat minimnya curah hujan dapat mengganggu pola tanam petani dan meningkatkan risiko gagal panen, terutama di wilayah pinggiran Salatiga seperti Argomulyo dan Tingkir,” terangnya.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Salatiga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kekeringan dan Kebakaran Hutan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
“Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, hingga instansi terkait lainnya,” pungkasnya.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
