PEKALONGAN, Beritajateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Wagub Jateng), Taj Yasin Maimoen, memaparkan beberapa langkah untuk menangani bencana banjir di Kota Pekalongan.
Dalam kunjungannya di lokasi pengungsian Masjid Al-Karomah, Senin, 19 Januari 2026, Taj Yasin, mengatakan penanganan dilakukan secara bertahap mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang.
Menurut Taj Yasin, penanganan jangka pendek difokuskan pada upaya memastikan keselamatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Bahkan, warga dengan kondisi sakit berat, termasuk penderita stroke, telah dievakuasi ke lokasi pengungsian.
“Kita pastikan masyarakat aman. Bahan pokok, makanan, dan dapur umum kita siapkan semua,” ujarnya di sela-sela penyerahan bantuan sosial ke warga terdampak banjir.
Ia menjelaskan salah satu penyebab banjir adalah tanggul yang belum permanen. Sehingga Pemprov Jateng telah memerintahkan penghitungan teknis agar penanganan jangka menengah dapat dilakukan lebih cepat.
Sementara untuk penanganan jangka panjang, Taj Yasin menuturkan normalisasi Sungai Bremi telah masuk dalam program pemerintah pusat dengan alokasi anggaran sekitar Rp50 miliar pada tahun 2026.
“Insya Allah akan kita kerjakan tahun 2026, harapannya banjir di kawasan barat dan sekitarnya tidak terulang lagi,” kata Taj Yasin.
Selain penguatan tanggul, pemerintah juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem drainase dan koordinasi lintas daerah.
“Tadi juga saya tanya ke Pak Wali Kota, atau mungkin ada cara-cara lain. Maksud saya, kalau saya melihat yang parit ini ada di dalam, artinya ini drainase yang perlu kita tata lagi, kita koordinasikan lagi bagaimana mengatur berjalannya air, biar bisa segera surut. Itu yang harus kita lakukan.” Pungkasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), menambahkan banjir kali ini merupakan yang terbesar sejak 2021. Meski jumlah kelurahan terdampak menurun dari sekitar 20 kelurahan pada 2021 menjadi 8 kelurahan pada 2026, dampak yang ditimbulkan justru lebih besar.
“Wilayah Pekalongan Utara sudah berkurang sekitar 80 persen, Pekalongan Timur sekitar 50 persen. Tapi di wilayah Barat, khususnya aliran Sungai Bremi dan Meduri, dampaknya masih sangat luar biasa karena belum ada penanganan khusus seperti di Lodji-Banger,” jelasnya.
Pemkot Pekalongan pun menetapkan status tanggap darurat sejak 17 Januari selama 14 hari, dengan harapan kondisi cuaca membaik dan 13 rumah pompa yang telah dibangun dapat bekerja maksimal untuk mempercepat surutnya air.
Dalam penanganan kebutuhan pangan, Walkot menggandeng sekitar 20 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG menyuplai sekitar 300 porsi makanan per hari yang dikhususkan bagi pengungsi dan warga terdampak banjir, di luar jatah siswa sekolah.
“Ini bukan pengalihan MBG, tapi bantuan untuk korban banjir. Penyalurannya satu pintu melalui Dinsos atau langsung ke titik-titik pengungsian, termasuk di sekolah-sekolah yang dijadikan lokasi pengungsian,” tegas Afzan.
Hingga saat ini, jumlah pengungsi tercatat sekitar 2.400 orang. Selain itu, terdapat warga terdampak yang memilih tidak mengungsi namun telah tiga hari terdampak banjir dan tetap membutuhkan suplai bantuan.
“Jumlah tersebut terus bertambah seiring laporan yang masuk setiap hari,” pungkas Aaf.
Jurnalis: *Red
Editor: Tia
