PATI, Beritajateng.id – Aksi demonstrasi yang dilakukan massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) pada Kamis, 13 Agustus 2026 di gedung DPRD Pati dinilai telah melewati Batas kepatutan dalam menyampaikan aspirasi. Sebab, sebagian massa terpantau masuk dan menduduki ruang paripurna.
Direktur LBH Pemuda Djoeang Pati, Fatkhurrahman, mempertanyakan sikap pimpinan DPRD maupun aparat keamanan yang dinilainya tidak melakukan pencegahan secara maksimal ketika massa memasuki ruang paripurna.
“Dengan kejadian kemarin di gedung DPRD, masyarakat tentu bertanya, ada apa dengan Ketua DPRD atau ada hubungan apa antara AMPB dengan Ketua DPRD? Kok sangat aneh, institusinya diacak-acak oleh AMPB, tetapi terkesan dibiarkan,” kata Fatkhurrahman.
Menurut dia, gedung DPRD merupakan institusi publik sekaligus simbol lembaga perwakilan masyarakat yang semestinya dijaga bersama. Kritik terhadap wakil rakyat, kata dia, merupakan bagian dari demokrasi, tetapi penyampaian aspirasi tetap harus memperhatikan etika dan tata krama.
“Saya mengecam keras aksi AMPB 13 Agustus 2026 yang dilakukan dengan cara yang tidak menjunjung adat kesopanan dan etika. Mereka lebih mengedepankan sifat arogan,” ujarnya.
la menegaskan, masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, tetapi hak tersebut tidak semestinya diwujudkan dengan tindakan yang menurutnya merendahkan marwah lembaga publik.
“Gedung itu milik kita bersama, masyarakat Pati. Jangan dinodai dengan perilaku yang tidak sopan,” katanya.
Peran Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Disorot
Fatkhurrahman juga menyoroti sikap Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam merespons sejumlah peristiwa yang terjadi di daerah, termasuk aksi demo AMPB di Tayu dan Gedung DPRD Pati.
Menurut dia, kepala daerah seharusnya memberikan arahan yang jelas kepada jajaran pemerintah daerah dan unsur Forkopimda untuk memastikan setiap persoalan di masyarakat ditangani secara cepat dan tepat.
“Menurut saya, sudah jelas bahwa Plt. Bupati Chandra tidak mau bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi di Tayu dan gedung DPRD. Seharusnya Plt memberi arahan kepada jajarannya, baik di tingkat Forkopimda maupun kecamatan,” ujar Fatkhurrahman.
la bahkan mempertanyakan dugaan adanya pola komunikasi dan penanganan yang justru membuat persoalan semakin gaduh.
“Yang terjadi justru Plt ada di belakang mereka. Plt ingin memainkan orkestra ini dengan ritme yang seolah-olah masyarakat Pati harus mengingat peristiwa Agustus 2025 lalu dan membakar semangat rakyat Pati untuk mengecam kasus yang dialami Bupati nonaktif Sudewo,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian Fatkhurrahman terhadap dinamika politik dan penanganan aksi di Pati. Sebagai masyarakat Pati yang juga praktisi hukum, ia menyayangkan adanya aksi berulang di Bumi Mina Tani, yang menurutnya membuat Pati selalu jadi sorotan negatif di tingkat Nasional. Terutama dalam dua demo terakhir yang menyebabkan kegaduhan.
la meminta pemerintah daerah mewujudkan kondusivitas wilayah. Menurutnya, Pemerintah harus bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga tidak boleh membiarkan tindakan yang berpotensi mengganggu kewibawaan lembaga publik.
“Plt Bupati Pati harus bertanggung jawab kepada masyarakat Pati yang merasa dilecehkan dengan kehadiran mereka di gedung DPRD. Juga terkait demo di Tayu kemarin yang membuat citra Kabupaten Pati menjadi jelek,” tegas Fatkhurrahman.
Pertanyakan Pengamanan Gedung DPRD saat Demo AMPB
Fatkhurrahman juga mempertanyakan mengapa tidak terlihat langkah tegas dari unsur pengamanan ketika massa memasuki ruang paripurna. la menyoroti peran pengamanan internal DPRD, Satpol PP, maupun aparat kepolisian yang berada di lokasi.
“Jangan korbankan institusi atau lembaga legislatif dengan gerakan-gerakan murahan. Masyarakat sekarang sudah cerdas,” ujarnya.
Menurut dia, anggota DPRD Pati juga perlu menjaga diri agar tidak terseret dalam konflik antarkelompok yang justru berpotensi memecah masyarakat.
la mengingatkan, masyarakat Pati saat ini membutuhkan penyelesaian persoalan ekonomi dan kebutuhan dasar, bukan pertarungan kepentingan yang berujung pada kegaduhan.
“Kami berharap wakil rakyat yang duduk di DPRD Pati jangan mengadu domba rakyat atau masyarakat Pati yang sekarang semakin sulit memenuhi hajat hidupnya,” katanya.
Lebih jauh, Fatkhurrahman menduga terdapat pembiaran dalam pelaksanaan aksi tersebut. la bahkan menduga peristiwa itu bisa saja diketahui atau mendapat ruang dari pihak tertentu, termasuk dari internal DPRD.
“Semua ada benang merahnya. Kalau hal ini dibiarkan, sebagian rakyat Pati bisa kehilangan kepercayaan karena sudah muak dipertontonkan sandiwara-sandiwara murahan,” ujarnya.
Fatkhurrahman menegaskan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus tetap membuka ruang kritik sekaligus menjaga kewibawaan institusi. Begitu pula organisasi masyarakat, yang menurutnya memiliki tanggung jawab memastikan gerakan mereka tetap berada dalam koridor demokrasi dan etika publik.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah penyelesaian persoalan, bukan pertunjukan konflik yang semakin membingungkan rakyat,” ujarnya.
